SBY Janji \"Ambil Alih\"

JAKARTA- Kubu istana menilai banyak pihak yang memanipulasi perseteruan Polri dan KPK secara politik. Akibatnya perkembangan situasi menjadi semakin keruh.

      \"Sesungguhnya keadaan tidak serunyam yang digembar-gemborkan oleh orang-orang tertentu,\" kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Kantor Presiden, kemarin (7/10). Dalam keterangan kepada pers itu, turut mendampinginya Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan juru bicara presiden Julian Aldrian Pasha.

      Sudi menuturkan, saat ini, banyak serangan yang ditujukan kepada Presiden SBY melalui sosial media. Presiden dicitrakan seolah-olah membiarkan atau mendiamkan persoalan antara Polri dan KPK.

      \"Sejak awal terjadinya ketegangan ini, presiden terus mengikuti dan tidak benar kalau presiden mendiamkan atau membiarkan hal ini. Memang tidak menjadi kewajiban presiden untuk menyampaikan kepada LSM tertentu atau politikus tertentu, apa langkah-langkah yang dilakukan presiden,\" ujarnya.

      Melihat ketegangan Polri dan KPK yang semakin eskalatif, tutur dia, maka pada hari Jumat, 5 Oktober, presiden sudah memanggil Kapolri. Saat itu presiden memberikan sejumlah instruksi kepada Kapolri.

      \"Setelah instruksi-instruksi itu dijalankan keadaan sesungguhnya sudah sangat mereda,\" kata Sudi.

      Begitu terjadi \"insiden\" di KPK pada Jumat malam, keesokan hari, yakni 6 Oktober, presiden langsung memimpin rapat. Melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto memerintahkan Kapolri untuk melakukan pertemuan dengan KPK pada hari minggu, 7 Oktober (kemarin, red). Sayang, pertemuan itu belum dapat dilakukan.

      \"Pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Mereka menjanjikan akan bertemu pada hari Senin, 8 Oktober (hari ini, red),\" jelasnya.

      Sudi menyampaikan sebagai lembaga independen, KPK tidak berada di bawah kontrol presiden. Karena itu, instruksi yang diberikan kepada Kapolri sebatas dorongan agar Polri dengan KPK dapat bekerjasama mencari solusi untuk meningkatkan atau mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi.

      \"Presiden sebetulnya mendengar komentar dari kalangan mnasyarakat agar presiden mengambil alih. Tapi, sebelum presiden mengambil alih harus dikedepankan upaya yang dilakukan Polri dengan KPK sesuai undang-undang yang berlaku atau MoU yang telah diadakan atau yang selama ini telah disepakati bersama untuk menangani masalah secara langsung,\" beber Sudi.

      Namun, menurut Sudi, presiden akhirnya akan mengambil alih masalah ini. ada dua hal yang menjadi pertimbangan presiden. Yakni, perkembangan situasi yang sudah tidak baik dan banyak yang memanipulasi.

      \"Maka, presiden akan segera mengambil alih dan menyampaikan penjelasan kepada rakyat segera setelah pertemuan KPK-Polri dilaksanakan. Penjelasan presiden bisa pada Senin malam, 8 Oktober (malam ini, red) atau selasa siang, 9 Oktober,\" tegasnya.

      Secara terpisah, anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari tidak \"berani\" memprediksi bentuk pengambil-alihan yang akan dilakukan Presiden SBY. \"Saya tidak mau berspekulasi. Jadi, kita tunggu saja. Semoga tidak dengan membentuk badan-badan ad hoc, misalnya satgas (satuan tugas, red) baru,\" katanya.

      Sejauh ini, Eva menilai SBY bukan tipe orang yang berani pasang badan. \"Presiden selalu memilih yang aman untuk pribadinya dengan mengalihkan tanggung jawab,\" sindir politisi PDIP, itu.

Sumber: