Kredit Macet Miliaran

Kupem Banyak Tak Tertagih

JAMBI – Jumlah kredit macet bagi usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kupem) masih tinggi. Nilainya, bahkan berjumlah miliaran rupiah. Dari data yang dihimpun Koran ini saja, untuk di kabupaten Tanjabtim, jumlah Kupem yang tak tertagih sebanyak Rp. 750 juta. Sedangkan kota Jambi sebanyak Rp. 340 juta. Ini belum lagi ditambah dengan dari kabupaten lain.

Banyaknya jumlah Kupem yang macet ini menyebabkan,  ini jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2011 diketahui, penyajian data investasi non permanen berupa dana KUPEM tidak berdasarkan net realizable value. Dinyatakan BPK, saldo investasi jangka panjang pada neraca dan catatan laporan keuangan (CALK) per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp 234,347 miliar. Investasi jangka panjang tersebut terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.  Investasi non permanen disajikan sebesar Rp 47,590 miliar meliputi pemberian dana bergulir berupa KUPEM sebesar Rp 23,630 miliar dan ternak gaduhan sebesar Rp 23,959 miliar.

Bagian ekonomi Setda Kota Jambi, mengakui kesadaran pengusaha untuk mengembalikan peminjaman dari Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Kupem) Kota Jambi masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari data yang diberikan oleh bagian Ekonomi Setda Kota Jambi, dari 38 pengusaha yang mendapatkan bantuan kucuran dana Kupe, 22 diantaranya macet mengembalikan pinjaman.Dana Kupem ini sendiri, diberikan kepada sejumlah pembudidaya ikan ataupun pengusaha, baik kelompok maupun per seorangan.

Hingga saat ini, dana Kupem yang terlihat dari data tersebut, tersalurkan sejumlah Rp 1,112 Miliar (M). Sementara, hingga saat ini, yang sudah melakukan pengembalian pinjaman secara berangsur-angsur nilainya sudah mencapai Rp 904 juta. Sementara, Rp 340 juta sisanya masih berjalan untuk pengembalian. Namun, nominal senilai Rp 340 juta itu didominasi kredit macet.

Kabag Ekonomi, Setda Kota Jambi, Novriansyah menjelaskan, dana kupem itu memang disetorkan langsung oleh pengusaha ke bank Jambi. Laporan yang sudah membayar dari bank Jambi lah yang menjadi acuan bagian ekonomi untuk merekap data jumlah kredit macet yang terjadi.

“Kupem ini ada di dua instansi, yakni di dinas Pertanian dan dinas Koperasi dan UMKM. Dana ini langsung disetorkan ke Bank Jambi. Kita hanya merekap laporan data yang sduah bayar dan belum,” ungkapnya.

Namun, dirinya menolak jika dikatakan kredit macet ini merupakan penyebab turunnya sejumlah harga, seperti harga sawit maupun harga karet saat ini. “Karena itu kredit Kupem ini adalah untuk usaha hanya bertujuan untuk memberikan modal saja,” jelasnya.

Sementara itu, ditambahkan Dedi Akbar, staf bagian Ekonomi, untuk penyaluran dana Kupem, pihak Pemkot bekerja sama dengan Bank Jambi. “Kami mendata kredit macet ini yang mana saja berdasarkan laporan dari Bank Jambi melalui rekening yang ada,” ungkapnya.

Untuk kredit yang macet, dirinya mengatakan, pihaknya akan terus mengejarnya agar segera terlunasi. Pasalnya, sebelum dipinjamkan, masyarakat juga harus memberikan jaminan berupa agunan seperti sertifikat tanah atau rumah kepada bank Jambi. “Mereka pasti berpikir juga, jika batas waktu pengembalian sudah habis dan uang dari kupem itu belum dikembalikan, maka apa yang mereka jaminkan itu bsia dilelang,” katanya.

Selain itu, sebelum melakukan lelang, pihaknya tetap melakukan pendekatan kepada pihak yang mendapatkan kucuran dana Kupem ini. “Mungkin bulan depan kami akan turun mengecek ini dan mempertanyakannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Tanjab Timur, Enizwar mengatakan tunggakan kredit usaha ekonomi menengah (kupem) di Kabupaten Tanjab Timur mencapai Rp 710 Juta. \"Tunggakan ini adalah tunggakan yang masih bisa ditagih,\" ujarnya.

Menurutnya, tunggakan Kupem tersebut tidak berpengaruh dengan turunnya harga sawit dan harga karet. Karena pinjaman kupem tersebut diperuntukan bagi pedagang, nelayan dan peternak yang memiliki ekonomi lemah. \"Itu adalah bantuan dari provinsi,\" jelasnya.

Sedangkan mengenai tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), lanjutnya dia tidak mengetahuinya. Karena yang mengelola KUR adalah bank pelaksanan. \"Itu langsung dengan pihak bank. Bila memang KUR dipergunakan untuk lahan perkebunan seperti sawit dan karet, secara otomatis maka berdampak kepada pengembalian KUR,\" paparnya.

Sumber: