Hiswana Migas Keberatan Swasta Turut Kelola BBM PSO

SURABAYA-Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) keberatan dengan rencana pembukaan pasar BBM PSO (public service obligation) di pulau Jawa dan Bali bagi perusahaan swasta. Rencana tersebut digulirkan oleh BPH Migas untuk periode tahun depan. Keberatan tersebut lantaran Hiswana Migas menilai pengelola yang tepat untuk BBM PSO ialah BUMN.

 

\"Selayaknya yang mengelola BBM bersubsidi itu dalam negeri, bukan asing. Kalau mau, mereka mendistribusikan di luar Jawa. Sebab kalau hanya Jawa dan Bali itu menguntungkan. Lagi pula kami sudah lama bekerja sama dengan Pertamina, sehingga kalau diambil alih kan tidak lucu,\" tandas Ketua II DPP Hiswana Migas Mohamad Ismeth kemarin (17/10).

 

Menurutnya, selama ini kerja sama antara Pertamina dengan pengusaha SPBU lokal, khususnya dari segi penyaluran sudah memadai. \"Ketika jatah BBM bersubsidi habis, kita tetap berupaya untuk menyalurkan, sehingga tidak sampai terjadi kelangkaan bahan bakar di Jawa dan Bali. Nah, kalau itu nanti dikelola oleh asing, bukan tidak mungkin ketika jatah habis, pendistribusian BBM akan terhenti,\" tandas dia.

 

Untuk itu, Hiswana Migas menyampaikan keberatan dan menolak rencana BPH Migas tersebut lewat surat yang ditujukan pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat tertanggal 3 Oktober tersebut menyatakan pembukaan pasar BBM PSO yang melibatkan asing melenceng dari substansi UU Migas nomor 22/2001. Mereka berpendapat, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi di luar Jawa dan Bali.

 

Ketua DPD V Hiswana Migas Hari Kristanto menambahkan perusahaan asing, yakni Shell, sudah berancang-ancang untuk memperkuat titik distribusi. Di Jatim, minimal ada 70 titik yang akan disulap menjadi SPBU mini. Tujuh puluh titik itu bekerja sama dengan peritel modern Alfamidi. \"Dari segi lahan mereka hanya membutuhkan 200-400 meter persegi yang berisi dua tangki dan satu dispenser. Nantinya, pembangunan SPBU itu bagian dari persiapan menjual BBM bersubsidi,\" tandasnya.

 

Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Agustiawan enggan menanggapi keterlibatan asing dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Dia berkilah, persoalan tersebut belum dibahas di internal DEN. \"Sebaiknya, langsung ditanyakan pada BPH Migas,\" ucapnya.

 

Sebelumnya, sebanyak empat badan usaha PT Pertamina (Persero), PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR),  PT Surya Parna Niaga, dan Shell telah mengikuti tender distribusi BBM PSO. Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto mengatakan ada empat badan usaha yang mengikuti tender BBM subsidi.  Pada tahun lalu, Petronas sempat ikut tender, tapi kali ini perusahaan asal Malaysia tidak ikut lagi.  \"Tahun depan Petronas tidak ikut lagi, justru Shell yang masuk,\" kata Djoko. 

Untuk 2012,  kuota BBM subsidi yang ditenderkan kepada badan di luar Pertamina hanya 0,4 persen dari jumlah kuota yang ditetapkan dalam APBNP 2012, yakni 40 juta kiloliter. Sesuai dengan persetujuan DPR, BBM bersubsidi pada RAPBN 2013 ditetapkan sebanyak 46 juta kiloliter. Sedangkan, kuota BBM subsidi yang akan ditenderkan pada 2013 adalah sekitar 2,4 persen dari jumlah kuota BBM. 

Sumber: