>

Warga Pertanyakan Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan

Warga Pertanyakan Hasil Penyelesaian Sengketa Lahan

MUARABUNGO – Sengketa lahan antara PT Malaka Agro Perkasa (MAP) dengan Masyarakat Senamat Ulu dan Aur Cino, Kecamatan Bathin III Ulu, Bungo ternyata belum selesai. Persoalan utama adalah soal status lahan yang ada diwilayah izin PT MAP yang belum digarap.

Selasa (6/11) perwakilan warga, Jamaris bersama rekannya mendatanggi DPRD Bungo. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasinya dan mempartanyakan soal itu kepada dewan yang berjanji menyelesaikannya bersama pemkab Bungo.

“Kami datang untuk mempertanyakan masalah lahan warga dengan PT MAP. Karena sampai sekarang belum ada kejelasan,” ungkap Jamaris saat ditemui di kantor DPRD Bungo, kemarin.

Dia mengatakan, sesuai dengan hasil rapat terakhir bersama dengan komisi II dan Pemkab Bungo beberapa bulan yang lalu, masalah lahan milik warga yang belum digarap dan berada di wilayah izin PT MAP, penyelesaiannya akan dibawa kepusat.

“Apakah dimitrakan atau dikeluarkan dari area PT MAP, sampai saat ini belum ada keputusannya. Katanya dulu masalah ini, Tim yang terdiri dari dewan dan Pemkab akan membawanya ke pusat,” jelasnya.

Diungkapkannya, jika persoalan ini belum juga ada titik terangnya, maka pihaknya (masyarakat, red) yang akan menyelesaikanya. Bahkan sebutnya, untuk ke pusat mereka akan pergunakan dana swadaya. Yang penting, sebutnya, kejelasan lahan mereka tersebut bisa cepat diselesaikan. “Kami sudah lama menunggu, tapi belum juga ada kejelasan,” imbuhnya yang meragukan kerja tim yang telah dibentuk Pemkab.

Sementara itu, M Hilal, anggota komisi II DPRD Bungo dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan, bahwa secara keseluruhan sengketa lahan antara PT MAP dengan warga Senamat Ulu dan Aur Cino belum selesai. Namun akunya, kesepakatan antara kedua belah pihak telah dibuat, saat ini hanya tinggal tindaklanjutnya saja. “Itu semua kita serahkan kepada Tim yang diketuai oleh sekda,” sebutnya.

Disingung bahwa kerja tim belum membuahkan hasil terutama untuk mendatangi orang pusat, Hilal mengatakan, bahwa hal itu tergantung dari tim yang telah dibentuk. “Kalau mereka ingin ke Jakarta dengan biaya sendiri ya, silakan saja. Tugas kita sebagai wakil rakyat sudah kita salurkan,” pungkasnya.

(cr8)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: