Anggota DPR Bukan Favorit

Survei LSI soal Profesi Idaman di Mata Ortu

    JAKARTA - Citra DPR masih terpuruk. Dari riset terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terungkap bahwa mayoritas orang tua (56,43 persen) tidak ingin anak-anaknya kelak menjadi anggota legislator di Senayan. Berdasar hasil survei, hanya 37,62 persen orang tua yang berkeinginan anaknya menjadi anggota DPR. Sebanyak 5,95 persen sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. 

    \"Hasil ini faktual dan aktual. Yakni, menjadi anggota DPR dengan beragam fasilitas dan gaji besar bukan lagi impian para orang tua untuk anak-anak mereka,\" terang peneliti LSI Rully Akbar saat memaparkan hasil survei tersebut kemarin (18/11).

    Menurut hasil survei, pudarnya keinginan itu relatif merata di semua segmen. Pada segmen gender, misalnya, proporsi laki-laki dan perempuan yang tak ingin keturunannya jadi anggota DPR masing-masing 55,08 persen dan 56,00 persen. Dari sisi wilayah, perbandingan orang tua di desa dan kota masing-masing 55,96 persen dan 54,12 persen. \"Menjadi anggota dewan kini tidak lagi menjadi primadona bagi orang tua,\" ucapnya. 

    Fenomena tersebut, lanjut dia, meningkat tajam jika dibandingkan dengan riset sejenis yang dilakukan lembaganya hampir lima tahun lalu. Pada survei 2008, melalui pertanyaan yang sama, orang tua yang berkeinginan anaknya menjadi anggota DPR masih 59,22 persen. \"Yang tidak ingin hanya 31,32 persen dan 9,46 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab,\" paparnya.

    Apa saja faktor memudarnya keinginan tersebut? Rully menduga, maraknya kasus korupsi anggota DPR menjadi salah satu penyebab utama. Hal itu tergambar dari bagian lain hasil yang mengungkapkan bahwa jabatan sebagai anggota DPR bukan lagi sesuatu yang membanggakan.

    Hanya 22,76 publik yang menyatakan bahwa jabatan wakil rakyat sebagai sesuatu yang membanggakan. Selebihnya, 69,55 persen menyatakan bahwa jabatan DPR tidak membanggakan dan 7,96 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

    Masih berdasar hasil survei, mayoritas publik juga menganggap bahwa seorang anggota DPR hanya bekerja untuk kepentingan dirinya atau kepentingan golongan, yaitu 69,55 persen. Hanya 22,76 persen yang menganggap anggota dewan bekerja untuk kepentingan rakyat. \"Kesaksian Dahlan Iskan yang diperkuat dengan pernyataan Dipo Alam semakin menambah keyakinan publik soal itu,\" tegas Rully.

    Citra anggota DPR secara umum di bagian lain hasil survei juga tergambar dari persepsi publik terhadap kinerja mereka. Hanya 6,49 persen publik yang menyatakan baik. Sisanya menyatakan biasa saja (43,83 persen), buruk (46,1 persen), dan tidak tahu/tidak jawab (3,57 persen).

    Menurut Rully, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi yang ada. DPR, kata dia, harus mengembalikan citranya sebagai lembaga yang prorakyat. Selain itu, punishment yang jelas dan tegas terhadap anggota DPR yang melakukan korupsi dan perbuatan amoral mutlak dilakukan. \"Selama ini Badan Kehormatan DPR terkesan belum melakukannya secara sungguh-sungguh, bahkan terkesan membela pelaku,\" jelasnya.

    Survei terbaru LSI yang pengumpulan datanya dilakukan pada 12\"15 November lalu itu menggunakan model riset quick-poll LSI. Yaitu, 1.200 responden awal yang dilibatkan dibekali dengan smartphone ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dengan menggunakan metode multistage random sampling, margin of error mencapai plus minus 2,9 persen.

(dyn/c8/agm)

Sumber: