Mendagri Cuek Ancaman Garut Rusuh

Bila Aceng Lengser dari Kursi Bupati

JAKARTA - Polemik pernikahan kilat Bupati Garut Aceng HM Fikri masih berbuntut. Kali ini terkait ancaman bakal terjadi kerusuhan jika Aceng dilengserkan dari kursi orang nomor satu di Kabupaten Garut. Namun, Mendagri Gamawan Fauzi tidak ambil pusing dengan ancaman tersebut. Dia memilih menunggu proses yang saat ini tengah bergulir di DPRD Garut.

                \"Saya abaikan (ancaman kerusuhan). Nggak mungkin lah,\" kata Gamawan kemarin (13/12). Selain menunggu proses di DPRD Garut, dia terus melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Gamawan mengapresiasi langkah gubernur Jabar yang sudah menegur Aceng. \"Kalau sikap DPRD, itu ada mekanismenya,\" timpalnya.

                Seperti diwartakan, DPRD Garut membentuk pansus menyikapi kasus nikah kilat Aceng dengan Fani Oktora yang berujung pada wacana untuk memberhentikan Aceng dari jabatan bupati. Dalam kesempatan sebelumnya, Gamawan menyebut jalan untuk memberhentikan bupati harus sesuai PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

                Mekanismenya melalui DPRD yang bersidang dengan dihadiri tiga perempat anggota dan dua pertiga di antara yang hadir itu harus menyatakan persetujuan untuk berhenti. Persetujuan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diuji dan harus menyatakan sikap setuju atau tidak dalam waktu 30 hari. Setelah dikembalikan ke DPRD, usul itu dikirimkan ke presiden.

                Secara pribadi, tambah Gamawan, sebaiknya Aceng mengundurkan diri. Alasannya demi kepemtingan Aceng, masyarakat, dan pembangunan di Garut. \"Kalau kita kehilangan trust bagaimana? Tentu tidak akan optimal berkarya. Itu saja pertimbangannya,\" ujar mantan gubernur Sumbar itu.

                Sementara itu, kemarin pansus DPRD Garut memutuskan datang ke Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM. Pada kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi III justru mempertanyakan relevansi kedatangan pansus. Anggota Komisi III dari Partai Gerindra Desmon Mahesa menilai kedatangan pansus ke komisinya sebatas mencari justifikasi. \"Apa yang bapak harapkan? Tidak akan mendapat apa-apa di sini,\" kata Desmon.

       Menurut dia, jika DPRD Garut datang ke Komisi III hanya meminta pendapat tanpa membawa data dan memberi penjelasan, semua akan sia-sia. \"Ini semua hanya akal-akalan saja,\" imbuhnya. Atas pernyataan tersebut, Wakil Ketua Pansus DPRD Garut Nadiman yang sekaligus memimpin rombongan segera memberi penjelasan. Dia mengatakan, kedatangan mereka sekadar ingin meminta pendapat hukum. \"Kami ditekan harus membuat pemakzulan Aceng. Jadi ini bukan akal-akalan,\" jelas Nadiman.

(fal/dyn/oki)

Sumber: