Jasa Layanan Internet Bebas Tender

JAKARTA- Jasa layanan internet atau internet service provider/ISP dikeluarkan dari daftar barang atau jasa yang wajib ditenderkan pemerintah pada tahun 2013. Oleh karena itu perusahaan ISP bisa mulai menyiapkan penawaran untuk masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

“Kalau bisa harganya 80 persen dari yang biasanya ditawarkan ke korporat,\" ujar Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Bima Haria Wibisana  kemarin.

Penawaran dari perusahaan ISP itu nantinya akan ditampilkan dalam sistem E-Katalog yang dimuat di website LKPP. Dengan begitu, instansi pemerintah bisa membeli secara langsung. “Kita mengundang mereka untuk melakukan penawaran ke masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,\" ungkapnya

Kepala LKPP, Agus Rahardjo mengungkapkan, nilai tender pengadaan barang/jasa pemerintah sangat besar, mencapai Rp 500 triliun pertahun. Jika tender dilakukan secara elektronik (e-procurement) penghematannya bisa 11 persen,\"Bisa hemat Rp 55 triliun. Ini angka yang besar,\" sebutnya.

Namun belum banyak instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi ini. Tercatat, hingga akhir November 2012, tender pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik baru mencapai Rp 142 triliun. “Yang sudah selesai (tender) Rp 111 triliun,\" katanya.

Namun begitu perkembangannya sudah cukup baik, karena nilai yang ditenderkan hampir tiga kali lipat dari tahun 2011 yang hanya Rp 54 triliun. Meski begitu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. “Seperti data perusahaan yang ikut tender harus terverifikasi dengan baik,\" tegasnya.

Dia berharap dunia usaha benar-benar mengikuti tender elektronik secara benar. “Saat ini memang ada indikasi mencurigakan, setiap kali proses lelang yang mendaftar sekitar 50 hingga 60 perusahaan, tapi yang memasukkan penawaran hanya tiga perusahaan. Kita akan selidiki itu,\" ketusnya.

Pihaknya melihat masih banyak upaya untuk mengakali sistem pengadaan secara elektronik, misalkan bandwith panitia tender pemerintah dikecilkan sehingga tidak banyak yang bisa mengakses. “Atau banyak juga penawaran yang datang dari satu alamat (IP adress-red). Kita akan terus lakukan penyempurnaan,\" jelasnya.

(jpnn)

Sumber: