>

Investasi Pendidikan di Indonesia Dinilai Keliru

Investasi Pendidikan di Indonesia Dinilai Keliru

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Djalal, menilai investasi pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai investasi tertinggi saat ini, ternyata keliru. Karena penelitian dari World Bank menyebutkan investasi tertinggi justru berada di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Demikian disampaikan Fasli Djalal usai menjadi pembicara dalam seminar bertemakan “Daya saing PAUD menyongsong generasi emas” yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan PAUD, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Rabu (12/12).
Menurut Fasli, saat ini investasi pendidikan paling mahal dan paling tinggi itu di pendidikan tinggi. Namun setelah disadari, karena pendidikan tinggi hanya dinikmati segelintir orang dari bangsa, maka dicari dan ditemukanlah yang namanya wajib belajar. Di Afrika, Wajar itu 5 tahun, di Negara-negara asia selatan 6 tahun, sedangkan di Indonesia 9 tahun.
Namun ketika dilakukan studi tentang berapa sebetulnya rate of return (tingkat pengembalian) dari investasi bidang sumber daya manusia, termasuk menghitung untuk pelatihan-pelatihan setelah di luar sekolahan, baru diketahui bahwa ternyata investasi pendidikan yang tertinggi rate of return nya adalah investasi pada anak usia dini. Namun kenyataannya di Indonesia, investasi pada PAUD berada di urutan terbawah.
“Justru rate of return yang paling rendah itu adalah di pelatihan-pelatihan setelah dewasa itu, tapi dari segi investasi saat ini, yang terbawah itu di PAUD, yang tertinggi di pendidikan tinggi. Jadi kita harus merubah ini (investasi pendidikan),” kata Fasli Djalal.
Ditambahkan dia bahwa saat ini banyak Negara menjadikan PAUD sebagai program wajib belajar. Sedangkan di Indonesia, wajib belajar mulai dari Sekolah Dasar (SD), bukan dari PAUD. “Jadi dia (Wajib belajar) tidak naik ke atas, tapi dia masuk satu dua tahun di anak usia dini, baru kemudian ditambah bidang keahlian,” jelasnya.
Karena itu, dia berharap adanya dukungan regulasi dari pemerintah tentang penguatan pendidikan anak usia dini, termasuk dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun swasta. Karena jangan sampai investasi pendidikan itu tidak sesuai dengan tempat di mana investasi itu melahirkan hasil yang terbaik.

(fat/jpnn)

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: