REFLEKSI AKHIR TAHUN 2012
Belum selesainya konsentrasi publik didalam melihat berbagai Kepala Daerah yang “dituduh” kasus Korupsi, mantan Rektor Unja menjadi persoalan diproses hukum. Kasus yang kemudian disidangkan di Pengadilan Ad hoc Korupsi membuat korupsi memasuki sektor pendidikan. Dunia adiluhung yang “seharusnya” menciptakan teladan-teladan pemimpin yang “mengurusi” rakyat.
Dalam kancah nasional, kemenangan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta menjadi magnet yang tidak pernah sepi dibicarakan. Magnet itu menjadi daya pikat menghadapi “kartel politik” Partai besar yang ternyata bisa ditumbangkan oleh “suara nurani” rakyat. Kemenangan Jokowi memberikan inspirasi dan mengingatkan mazhab “lex Populi, Lex Dei”. Suara Rakyat, Suara Tuhan.
Sementara kasus Korupsi yang “melilit” Partai penguasa menjadi issu yang paling hangat tahun 2012. Kasus ini kemudian anti klimaks dengan ditetapkan Menpora sebagai tersangka. Namun yang pasti, kasus ini tidak berhenti sampai disini. Disebut-sebutnya masih terlibat berbagai aktor penting dalam kasus ini menjadikan kasus ini “ditunggu” publik bagaimana ending lakon Partai Penguasa.
Kenaikan BBM membuat persoalan politik “gonjang-ganjing” selama tahun 2012. Issu panas ini cepat menyambar dan menjadi bola liar yang “sulit dikendalikan”. Walaupun BBM tidak naik, namun issu BBM membuat partai penguasa harus berhitung terhadap agenda politik 2014. partai Penguasa tidak dapat lagi mengendalikan “parlemen” dan tidak dapat meyakini kemenangan SBY yang berhasil meraih 70% suara.
Peristiwa demi peristiwa tahun 2012 mengajarkan bagaimana “hukum dan politik” masih sering digunakan sebagai idiom meninabobokan rakyat. Hukum yang hanya berfungi terhadap rakyat kecil namun”terseok-seok” berhadapan dengan kekuasaan sekali lagi mengajarkan dan memberikan informasi yang sesat. Hukum belum menjadi panglima. Hukum cenderung digunakan untuk kepentingan penguasa dan hukum dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan.
Namun fajar mentari tetap bersinar di pagi hari. Jam yang sama. Catatan 2012 memberikan harapan baru agar hukum harus didorong menjadi panglima didalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: