Baru 77,8 Persen Daerah Cegah Penularan

HIV/AIDS

JAKARTA -  Perhatian pemerintah daerah untuk ikut mensukseskan gerakan pencegahan HIV/AIDS di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Sebab, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Prof dr Tjandra Yoga Aditama, baru 77,8 persen kabupaten kota yang melaksanakan pencegahan penularan virus mematikan itu.

 \" Jika jumlah kabupaten/kota di Indonesia saat ini ada 495, berarti daerah yang sudah melakukan pencegahan baru 385 wilayah. Sedangkan 110 daerah sisahnya belum melakukan kegiatan untuk menekan pertumbuhan HIV/AIDS. \"Data sampai triwulan III 2012 memang belum 100 persen,\" ujarnya.

 Sayang, dia tidak merinci daerah mana saja yang belum melaksanakan pencegahan itu. Dia hanya menyebutkan kalau angka itu lebih baik dibanding 2011. Malah, dua tahun lalu, jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pencegahan penularan HIV/AIDS 63,09 persen atau setara 316 wilayah.

 Memang, dari jumlah itu partisipasi pemerintah daerah bertambah. Tapi, seakan tidak berarti jika melihat banyaknya kasus yang dilaporkan pada 1 Januari hingga 30 September 2012. Selama itu, jumlah kasus HIV yang dilaporkan ada 15,372 dan 3,541 penderita AIDS.

Malah, kalau dihitung sejak 1 April 1987, total penderita HIV di Indonesia mencapai 92,251 orang, HIV 39,434 jiwa dan meninggal karena penyakit itu 7,293 orang. Terkait fakta peningkatan itu, Tjandra Yoga Aditama juga menyebutkan fakta lain. \"Usia 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV ikut meningkat,\" imbuhnya.

      Dari data yang dimilikinya, peningkatan di usia remaja lebih dari 100 persen. Kalau di 2011 ada 69.389 orang dengan jumlah kumulatif mencapai 369,966 orang, di tahun kemarin meningkat tajam. Menjadi 216,562 orang dengan jumlah kumulatif menyentuh 795,846 orang.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kalangan ibu rumah tangga juga makin banyak yang tertular. Malah, angkanya lebih banyak dari wanita penjaja seks (WPS). Tidak bisa dipungkiri karena jumlah pelanggan lebih banyak dari keberadaan para WPS tersebut. \"Jadinya, lebih banyak lagi jumlah yang tertular,\" tandasnya.

         Menilik data, jumlah WPS yang diperkirakan mencapai 15 ribuan orang. Dari jumlah tersebut, diperkirakan jumlah pelanggannya menembus 105.000 hidung belang. Jadi, meski WPS lebih rentan tertular HIV, jumlah yang tertular akan lebih banyak lagi. Ditambah, ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya pengguna napza suntik.

       Meski demikian, khusus terkait angka ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS, dia agak berhati-hati. Bisa jadi banyaknya angka karena survey yang tidak jeli. Salah satu penyebabnya adalah, responden perempuan lebih suka mengisi kolom pekerjaan dengan ibu rumah tangga ketimbang memberi tahu profesi sebenarnya.

     \"Kenyataan atau data bahwa lebih banyak jumlah HIV pada ibu rumah tangga harus dibaca secara amat hati-hati,\" tegasnya. Apalagi, dia mengakui kalau Kemenkes tidak memiliki data pasti latar belakang yang sebenarnya dari ibu rumah tangga yang menderita HIV/AIDS. Dia mengaku kalau laporan itu sebatas pada pengakuan pasien.

      Sementara itu, Wamenkes Ali Ghufron Mukti menambahkan, pemerintah telah berupaya melakukan sejumlah cara untuk menurunkan angka penderita HIV/AIDS. Kemenkes setidaknya penanggulangan HIV/ AIDS masuk dalam anggaran prioritas. \"Kita akan prioritaskan beberapa program. Salah satuya untuk penanggulangan HIV/ AIDS. Selain itu, kita juga fokus pada penanggulangan dan penurunan angka kematian ibu dan anak dan balita,\"jelasnya.

      Selain itu, Ali Ghufron memaparkan, Kemenkes terus berupaya mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS. Diantaranya melalui program \"Aku Bangga Aku Tahu\". Program tersebut merupakan program sosialisasi HIV/AIDS yang ditujukan kepada generasi muda berusia 15-24 tahun. \"Kampanye itu dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Kita terus berupaya menyebarluaskan pengetahuan seputar HIV/AIDS dengan harapan generasi muda mengetahui bahayanya sehingga mencegah meluasnya HIV/AIDS,\"ujarnya.

      Ali Ghufron melanjutkan, pemerintah juga menjamin pengobatan para penderita HIV/AIDS lewat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program yang akan mulai beroperasi pada Januari 2014, bakal mencakup pengobatan bagi penyakit-penyakit kronik seperti kanker dan HIV/AIDS. Nantinya, para penderita HIV/AIDS akan mendapatkan kemudahan lewat program tersebut. \"Layanan BPJS nantinya akan seperti manfaat layanan kelas dua, seperti cuci darah, kanker, bahkan HIV/AIDS. Tapi yang seperti operasi bedan plastic masih belum,\"jelasnya.

Sumber: