Ibas: Demokrat Sudah Lampu Merah

 Irfan menyatakan, Jero dan Syarif sebaiknya berkonsentrasi saja dalam tugas masing-masing sebagai menteri. Para kader DPD menghargai mereka untuk bekerja seperti apa yang diperintahkan presiden. \"Pak Jero silakan tingkatkan lifting minyak atau KSO yang tidak selesai. Kita sebagai kader sama-sama kembali meningkatkan elektabilitas PD di tengah masyarakat,\" ujarnya.

 Sejumlah DPD yang diklaim mendukung pernyataan itu adalah DPD Demokrat Provinsi Nanggroe Aceh\"Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

 Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, semua kader pasti ingin menyelamatkan partai. Tapi, ada mekanisme yang harus tetap ditaati. \"Tidak semua dilakukan individu-individu, lalu partai (otomatis) terselamatkan. Ada AD/ART, aturan yang diberlakukan. Kita wajib mengikuti itu,\" ujar Max.

 Menurut Max, dalam kondisi seperti ini, SBY selaku ketua dewan pembina sudah harus turun tangan. Menggelar KLB atau penetapan ketua umum baru oleh majelis tinggi partai menjadi opsi yang sah-sah saja untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Tapi, apa pun opsi yang diambil harus sesuai dengan mekanisme yang tertuang di AD/ART partai.

 \"Mekanisme harus diikuti, jangan sampai kita malu di luar. Kami sekarang menunggu keputusan dari Pak SBY. Kami semua ingin partai ini diselamatkan,\" tegasnya.

 Max menambahkan, Anas juga ingin menyelamatkan Demokrat. Meski sejauh ini keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang baru sebatas opini publik yang dipicu nyanyian Nazaruddin, Max menyebut mundurnya Anas dari posisi ketua umum mungkin sudah menjadi keniscayaan politik.

 \"Anas harus legawa melihat keadaan ini. Mundur ya mundur, tapi jangan tidak konstitusional,\" tegas anggota Komisi I DPR itu.

 Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mendukung sikap Jero dan Syarif. Apalagi, Anas terus disebut-sebut dalam konteks korupsi proyek Hambalang dan wisma atlet. \"Walaupun secara hukum memang belum ada fakta, tetapi politik ini susah. Di luar hitung- hitungan daripada logika hukum. Kalau demikian, kan repot jadinya,\" kata Marzuki di gedung DPR.

 Tapi, dia tetap berharap dewan pembina dan DPP dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. \"Kita kompromikan bagaimana sebaiknya langkah Partai Demokrat ke depan,\" ujarnya.

(bay/pri/c11/agm)

Sumber: