Pemerintah Diminta Stop Berikan Izin

JAMBI- Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta untuk tak lagi mengeluarkan izin kegiatan yang dilakukan di dalam hutan. hal ini disampaikan oleh pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Sebab, mereka menilai, pemberian izin aktifitas di hutan telah membuat perubahan fungsi hutan. \'Salah satu dampak negatifnya adalah bencana banjir yang terus terjadi di Provinsi Jambi setiap tahunnya,\' kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli.

\'Hentikan dan kembalikan fungsi kawasan hutan yang sudah rusak itu. Sehingga alam kembali ramah,\' tambahnya.

Menurutnya, saat ini sudah cukup banyak luasan kawasan hutan di wilayah hilir Provinsi Jambi yang sudah  beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, pertambangan dan lahan usaha lainnya. Tentu itu mengubah fungsi lingkungan kawasan hutan yang selama ini menjadi kawasan atau daerah resapan air. \'Akibatnya, ketika musim penghujan dan curah hujan tinggi, air tidak lagi bisa diresap oleh wilayah tersebut. Melainkan langsung diturunkan ke sungai dan memicu banjir di mana-mana,\' lanjutnya. 

Terjadinya alih fungsi tersebut memicu perubahan fungsi kawasan hutan yang dahulunya menjadi daerah serapan air ketika musim penghujan. \'Namun saat ini sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan lagi. Sehingga air hujan yang turun di daerah hulu langsung menuju sembilan anak Sungai Batanghari,\' jelasnya.

Dia mengungkapkan, dari data yang dimiliki pihaknya saat ini total kawasan hutan yang tersisa baik itu hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya hanya tersisa sekitar 2,2 juta hektar. \'Tentu angka tersebut memperihatinkan dan juga masih berpotensi bertambah jika izin-izin di kawasan hutan tidak segera dihentikan,” tegasnya.

(wsn)

Sumber: