Gubernur Setujui Kurangi Subsdi BBM

JAKARTA - Bola salju wacana penghematan subsidi BBM dengan memberlakukan dua harga untuk produk BBM Premium semakin membesar. Dalam rapat koordinasi antar pihak kementerian, instansi terkait, dan perwakilan gubernur seluruh Indonesia, pihak pemerintah mengindikasikan sepakat untuk menggunakan skema pengurangan subsidi bagi orang mampu.

       Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, dalam rapat tersebut pihaknya mengundang perwakilan kementerian berkaitan dengan bidang ekonomi. Misalnya, Menkokesra, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. \"Kami mempunyai dua agenda dalam rapat ini. Yakni membahas tentang exercise (rencana) pengendalian BBM dan penjelasan mengenai jamkesmas yang dalam hal ini juga terkait dengan BPJS,\" ujarnya di kantor kementerian dalam negeri, Jakarta, kemarin (16/4).

\"\"\"\" \"\" Dalam kesempatan tersebut, lanjut dia, dia mengundang perwakilan dari pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi terhadap rencana dua harga BBM subsidi tersebut. Usul tersebut rupanya mendapatkan dukungan bulat dari semua gubernur yang hadir. Bahkan, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia yang diketuai Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo diakui memberi rekomendasi serupa kepada pihaknya.

       \"Semua mengatakan memang subsidi (yang kurang tepat) perlu dikurangi. Bahkan, kalau perlu dicabut. Sebab, mereka merasa sedang banyak membutuhkan dana untuk mengatasi kemiskinan dan mengembangkan infrastruktur. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menyerahkan persoalan ini ke pemerintah (pusat,\" katanya.

       Soal teknis penerapan, Hatta tak mau menjawab. Menurutnya, opsi untuk mengurangi subsidi bagi mobil pribadi masih membutuhkan pertimbangan lebih jauh. Meski sudah memikirkan kemungkinan dua macam SPBU, dia menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut. \"Masih proses pendalaman. Harga juga belum ditentukan. Yang jelas, semua sudah sepakat untuk tak melibatkan pelat kuning. Untuk teknis lebih lanjut silahkan tanya menteri ESDM,\" tuturnya menanggapi pertanyaan salah satu wartawan.

       Dia menambahkan, yang perlu dilakukan saat ini justru penambahan SPBU. Sebab, pihaknya mengaku mendapat pengaduan dari beberapa gubernur masalah daerah berkembang yang kekurangan SPBU. Hal tersebut menyebabkan banyak kendaraan akhirnya menggunakan bensin eceran yang notabene illegal.

       \"Pertumbuhan ekonomi yang cepat membuat banyak daerah butuh SPBU. Sedangkan, pertumbuhan SPBU tak secepat itu. Karena itu, kami mendorong adanya percepatan pembangunan di daerah-daerah berkembang. Perlu juga penataan secara regional secara parallel (seiring dengan skema pengurangan subsidi orang mampu,\" jelasnya.

       Pernyataan tersebut diperkuat oleh Menteri ESDM. Menurutnya, percepatan pembangunan SPBU memang harus dilakukan sebagai rencana jangka panjang. Pasalanya, situasi tersebut bisa menjadi salah satu cara penyelewengan dari skema Premium dua harga tersebut. Bisa saja, mobil pribadi akhirnya membeli bensin eceran yang dibeli dari SPBU khusus pelat kuning dan sepeda motor.

       \"Ada usulan untuk menutup penjualan bensin eceran. Tapi, tidak bisa seperti itu. Kan, SPBU belum rata tersebar. Jadi susah menyalahkan mobil yang akhirnya membeli bensin eceran. Makanya, kami dorong adanya percepatan pembangunan SPBU. Kalau SPBU sudah mencukupi, baru kami tutup penjual bensin eceran,\" ungkapnya.

       Ketika ditanya rincian, pria yang juga sekretaris majelis tinggi partai demokrat itu mau sedikit terbuka. Menurutnya, kemungkinan harga Premium khusus mobil pribadi yang bakal diusulkan ke presiden ada di kisaran Rp 6.500 \" 7.500. \"Penghematannya saya dengan dar wamenkeu bisa mencapai Rp 21 triliun. Itu kalau harga (BBM bersubisi mobil pribadi) Rp 6.500,\" tuturnya.

       Soal penerapan, Jero juga mengaku sedang menggodok rincian skema. Salah satunya, mencari pembeda antar dua SPBU. Usulannya, dua macam SPBU itu diberikan warna berbeda agar mudah dikenali dari jauh. \"Masih kami pikirkan yang terbaik. Nanti penerapannya akan dikawal oleh gubernur. Maka itu kami, Pertamina, BPH Migas, dan Hiswana (Himpunan Wiraswasta Nasional) Migas akan merancang sistem yang tepat,\" ujarnya

       Meski menolak menyebut tanggal, Jero mengisyaratkan bahwa rencana tersebut bakal diterapkan secepat. Tanda itu ditunjukkan dari penjelasan penyebab permasalahan jebolnya subsidi. Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari tumbuhnya ekonomi Indonesia yang mencapai 6,2 persen. Akibatnya, konsumsi energi dari 45 juta masyarakat menengah tak bisa dikendalikan.

       \"Bayangkan, 77 persen dari total subsidi energi sejumlah Rp 300 triliun itu diserap oleh kelas menengah. Padahal, orang kaya baru biasanya sulit diajak berhemat. Jakar dekat saja pakai mobil. Setiap kamar diberi AC (pendingin ruangan). Bagaimana kuota akhirnya tidak jebol. Karena itu, kami tidak boleh lagi membiarkan (situasi berlanjut),\" jelasnya.

(bil)

Sumber: