Belum Beres, UN Diundur Lagi

     Di balik riuhnya komentar kacaunya UN 2013, dugaan ada permainan kotor dalam tender terus berhembus. Selain itu, dugaan adanya sabotase sehingga UN menjadi kacau juga ikut meramaikan suasana. Dalam paparan Minggu lalu (14/4) Nuh mengakui jika kacaunya UN kali ini ada potensi sabotase, sehingga perlu dibuktikan lewan investigasi.

     Menurut sumber internal di Kemendikbud, saat ini tim investigasi juga menelusuri potensi sabotase. Titik utama yang diinvestigasi adalah Ghalia dan PT Balebat Dedikasi Prima. Seperti diketahui, pekerjaan Ghalia gagal total sehingga UN di 11 provinsi tertunda. Sedangkan UN di Sumatera Utara, wilayah Balebat, juga ditunda gara-gara pendistribusian kacau.

     \"Percetakan Ghalia itu adalah percetakannya penerbit buku pelajaran Yudhistira (Yudhistira Ghalia Indonesia). Tapi tetap pak Menteri menjunjung asa praduga tidak bersalah,\" ujar sumber.

     Motivasi utama mengacaukan UN ini adalah untuk menggagalkan pelaksanaan kurikulum baru. Seperti diketahui jika kurikulum baru ini bergulir, maka buku pelajaran siswa akan didrop secara gratis oleh Kemendikbud. Sehingga pasar peredaran buku-buku pelajaran, semakin terbatas.

     Dari kekacauan UN ini, nantinya minimal ada pejabat strategis yang bakal dicopot. Diantara yang terancam adalah kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud yang ikut mengurusi tender. Nah, kepala Balitbang ini juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum baru.

     Sebelumnya tanda-tanda sabotase sudah diungkap Nuh. Diantaranya adalah pada Selasa lalu (16/4) dia melihat banyak truk pengangkut naskah ujian di Ghalia yang teronggok. \"Padahal di dalamnya sudah ada naskahnya, dan di Halim Perdanakusuma pesawat sudah menunggu. Sampai pak Menteri bilang, cepat dikirim apa perlu pengawalan voorijder,\" kata dia.

     Cerita ini juga disampaikan Nuh dalam keterangan pers Rabu lalu (17/4). Namun beberapa hari sebelumnya, pihak Ghalia yang diwakili oleh Hamzah Lukman menegaskan tidak ada unsur kesengajaan sehingga urusan percetakan dan pendistribusian menjadi kacau.

     Disinggung soal dugaan sabotase ini, Nuh mengatakan tidak mau berandai-andai dulu. \"Saya tidak mau ambil spekulasi,\" kata dia. Nuh mengatakan dirinya berkosentrasi dulu pada pelaksanaan UN supaya tepat waktu. \"Yang Jumat ya jumat, yang Senin ya Senin, dan yang Selasa ya Selasa, itu dulu,\" ujarnya.

     Nuh juga sempat disinggung dugaan kongkalikong dalam tender UN. \"Saya sekarang tidak mau banyak bicara dulu,\" kata dia. Nuh lantas mengeluarkan tabel panitia UN 2013. Dalam tabel itu, Nuh menegaskan tidak ada keterlibatan Mendikbud di dalamnya.

     Posisi paling puncak dalam kepanitiaan UN adalah Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), kemudian Balitbang. \"Jadi untuk urusan teknis tender, tanyakan ke mereka saja,\" ujar Nuh. Termasuk juga dugaan keterlibatan salah satu staf khusus Mendikbud dan anggota Komisi X DPR. \"Tidak apa-apa ada nama-nama yang disebut. Nanti kan setelah investigasi akan ketahuan,\" ujarnya. Nah berbekal hasil investigasi itu, Nuh mengatakan baru bisa menjatuhkan sanksi. Termasuk jika ternyata dugaan sabotase oleh pihak percetakan terbukti benar.

     Terpisah, KPK yang selama ini diharapkan bisa turun tangan untuk mengecek carut marut UN belum memberikan langkah pasti. Jubir Johan Budi mengatakan kalau pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan Irjen Kemendikbud. \"Mereka berjanji untuk melakukan investigasi juga,\" tuturnya.

Namun, lembaga pimpinan Abraham Samad itu belum sampai menyentuh pada PT Ghalia Indonesia Printing yang disebut-sebut sebagai biang kerok kekacauan UN. Seperti diketahui, beberapa LSM meminta agar KPK melakukan penyelidikan terkait tender percetakan. Tudingannya, PT Ghalia tidak berkompeten dalam melakukan tugasnya.

\"Belum masuk kesana, tetapi informasi yang masuk pasti akan ditelaah lebih jauh,\" janjinya. Telah tersebut, lanjut Johan, telah dilakukan di tingkat pengaduan dan pengkajian. Namun, dia tidak menjelaskan dengan pasti bakal seperti apa akhir dari telaah yang dilakukan lembaga adhoc itu.

Tidak jelas juga apa yang membuat KPK belum memastikan bakal membuka penyelidikan atas tender soal UN. Sebelumnya, Johan menyebut pihaknya tak bisa turun tangan begitu saja dan butuh hasil audit. Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, baru timnya bisa turun.

(wan/ken/dim)

Sumber: