Musi Rawas Mencekam

Dalam pertemuan dengan anggota DPRD Mura di ruang Banggar, sempat terjadi adu mulut antara dua anggota dewan, Bastari Ibrahim dan Ruslan. Karena emosi, Bastari, anggota Komisi I DPRD Mura sempat menggebrak meja. Dia merasa tersinggung dengan ucapan Ruslan dengan mengatakan ada anggota dewan yang tidak pernah hadir dalam rapat Muratara di provinsi.

\"Langsung saja bilang, Ibrahim tidak pernah hadir disana. Saya tahu, saya disana hanya diminta untuk tanda tangan pelepasan Muratara. Saya tidak mau,\" cetusnya. Anggota DPRD Mura lain, Wahisun mendukung masyarakat yang mempertahankan hak ulayat.

”Muratara boleh mekar, tapi jangan sekali-kali mencaplok lahan kami. Ini tidak fair permasalahannya, harus ada musyawarah dibawah. Jangan hanya atasan saja yang bermusyawarah. Saya sebagai anggota DPRD Mura sangat mendukung gerakan dari masyarakat ini,\" ungkapnya.

Aksi kedua oleh massa yang menamakan diri Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI). Mereka juga menolak hasil kesepakatan penyerahan wilayah dan sumber daya alam di Rawas Ilir kepada Muba yang dimotori presidium Muratara dengan Gubernur Sumsel.

Ketua PPRI, Abdul Aziz menegaskan penolakan penyerahan sumur Suban IV kepada Muba dan mereka tetap mempedomani Keputusan Kemendagri No 63 tahun 2007.  PPRI juga menolak keputusan gubernur pada 9 April 2013 yang menetapkan Dusun V, VI, dan Desa Beringin Makmur II masuk ke kabupaten Muba. ”Kita Rawas Ilir kehilangan perusahaan tambang PT Gorby, PT Triani, PT IZA dan PT SAP dengan total luasan yang diserahkan ke Muba sebanyak 9 ribu hektar,\"bebernya.

Selain itu, kata Aziz, jika usulan pemekaran Muratara disetujui nantinya, maka sebagai DOB, Muratara kehilangan wilayah Rawas Ilir dan juga sumber daya alam yang ada di sana. Jika putusan itu tidak dicabut, masyarakat Rawas Ilir menolak terbentuknya kabupaten Muratara. ”Dan kami menyatakan Rawas Ilir keluar dari Muratara,”cetusnya.

Seperti tanggapan Gubernur\" H Alex Noerdin mengaku belum mendengar adanya tuntutan masyarakat melalui dua aksi demo di Pemkab dan DPRD Mura tersebut. \"Saya belum tahu,\" ujarnya usai membuka acara Pencananangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)  dalam rangkaian HUT Empat Lawang, kemarin.

Soal tudingan pendemo warga yang menyebutnya diktator karena draft perbatasan hak milik warga Mura di daerah perbatasan dicaplok Muba, Alex enggan berkomentar. \"No comment,\"tukasnya singkat.

(wek/irw)

Sumber: