AME Provinsi Dibawah Nasional

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sambungnya, pihaknya juga mencoba menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Diantaranya dengan mengundang LSM, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk berdiskusi. “Sengaja kita bagun keterbukaan dengan masyarakat. Ini dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, agar tata kelola pemerintah baik. Kita juga melakukan survey intern atas pelayanan. Kita siap terima kritik atau aksi demo sepanjang sesuai aturan yg berlaku,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, Sayyid Syekh mengatakan survey yang dilakukan ini telah cukup baik. Meski perlu diklasifikasikan antara pulau Jawa dan daerah luar Jawa. Terhadap masih adanya penilaian buruk di beberapa hal, Sayid mengatakan hal itu menjadi kelemahan yang harus dibenahi.

\"Yang perlu dibenahi diantaranya adanya sarana penampung pengaduan masyarakat, selama ini yang ada belum optimal. Selain itu juga jangan terlalu besar antara APBD Murni dan Perubahan, APBD perubahan itu yang urgen-urgen saja,\" katanya.  

Menurut Bagus Giripurwo peneliti Partnership di Provinsi Jambi IGI juga memberikan dokumen laporan terkait dengan informasi seputar temuan serta rekomendasi terhadap implementasi yang lebih baik kepada provinsi yang bersangkutan.

 (wsn) 

Sumber: