Dinilai Lembaga Terkorup, Polri Anggap Masukan

Dinilai Lembaga Terkorup, Polri Anggap Masukan

JAKARTA -  Hasil Survei Transparency International  (TI) yang menempatkan Polri sebagai lembaga paling korup di Indonesia tidak membuat Mabes Polri panik. Mereka justru menantang lembaga survei tersebut untuk menunjukkan dari sisi mana polisi bisa dikatakan lembaga terkorup. Jika tidak, maka survey tersebut perlu diragukan.

Ditemui di kantornya kemarin, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F. Sompie menyatakan, setiap lembaga survei memiliki metode dan responden masing-masing. Namun, Polri tetap harus menerima apa pun bentuk teguran dan kritik yang disampaikan masyarakat, sekalipun kritik yang disampaikan membuat kuping panas.

\"Kalau memang benar (Polri lembaga terkorup), kami minta maaf dan siap perbaiki segala kekurangan,\" ujarnya. Namun, pihaknya meminta lembaga survei yang menyebut Polri lembaga terkorup untuk fair. Dalam arti, lembaga tersebut bisa menunjukkan simpul mana di lembaga Polri yang perlu diperbaiki sehingga tidak korup.

Menurut mantan Kapolwiltabes Surabaya itu, jika hanya sebatas kesimpulan, maka hasil survei tersebut belum bisa memberi hasil positif ke Polri. Artinya, lembaga tersebut hanya sekadar menuduh tanpa landasan dan masukan yang jelas.

Ronny mengakui, banyak kritik dan masukan yang diberikan masyarakat. Berbagai sanksi juga sudah diterapkan kepada anggota yang terbukti melanggar. Namun, sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, pihaknya selalu berupaya bermitra secara intens. \"Kami selalu memperhatikan koreksi masyarakat. Jika hasil penelitian baik, maka akan bisa member masukan yang baik pula,\" tutur alumnus Akpol 1984 itu.

Dalam menegakkan aturan internal, Polri tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. pihaknya harus menemukan fakta hukum yang bisa menjadi pijakan untuk sanksi. \"Pimpinan Polri tidak akan pernah membela bawahannya yang salah,\" tambahnya.

Sebelumnya, Transparency International menyebut Polri sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Korps bhayangkara mendapat nilai 4,5 dari skala 1-5, di mana 5 merupakan indikator paling korup. Peringkat yang sama diduduki DPR RI.

(byu/fat)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: