Pilkada, Bandar Politik dan Korupsi

Bandar Politik

Diakui ataupun tidak. Tindakan sokong menyokong oleh para pemodal (baca : pengusaha) yang mapan secara kekuatan ekonominya merupakan hal yang lumrah dengan kondisi politik biaya tinggi seperti saat ini. Biasanya, pengusaha yang berperan sebagai pemodal adalah mereka yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan sejenisnya.

Keuntungan yang diperoleh bagi pemodal adalah memperoleh proyek dan pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut yang berasal dari APBD. Lalu dari pengusaha yang lain ? sudah pasti mereka menuntut adanya jaminan kemanan, akses bisnis dan lahan untuk digarap oleh mereka. Terkadang juga antara Pemodal dan calon Kepala Daerah sudah melakukan kontrak tertutup untuk memperoleh dukungan modal dan imbasnya terhadap usaha dan bisnis yang dijalankan.

Para bandar ini juga bukan orang bodoh yang hanya meletakkan satu mata dadu di meja. Mereka sudah pasti memasang dua mata dadu. Atau dengan bahasa politik culas nya berdiri dengan dua kaki. Kaki kanan di pihak kandidat A dan kaki Kiri di pihak kandidat B. Perjudian politik seperti ini biasanya dilakukan jika ada calon yang terindikasi sama kuat. Ini semua dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam mendukung calon kepala daerah.

Dampak dari perjudian politik yang dilakukan oleh pemodal dan juga para calon kepada daerah adalah jika sudah terpilih menjadi Kepala Daerah sudah pasti para kandidat tersebut harus berfikir balas budi atau mengembalikan dana sokongannya kepada pemodal. Begitu juga dengan pemodal yang pasti akan meminta dan bahkan terkadang mendesak untuk segera dikembalikan modalnya.

Simbiosis mutualisme yang negatif demikian inilah yang membuka kran korupsi, kolusi dan nepotisme terbuka lebar di pemerintahan Daerah yang menyebabkan korupsi pasca reformasi tidak berkurang bahkan justru kian bertambah banyak menjerat kepala daerah. Karena kepala daerah terpilih telah mengeluarkan banyak dana sedangkan proyek APBD dinilai ada celah untuk dikorupsi dan dibagi-bagi kepada para pendukungnya.

Pilkada, Bandar Politik dan Korupsi merupakan alur panjang dan sistematis terjadinya korupsi di daerah. Memang sulit dilacak dan dijadikan temuan adanya sokong menyokong dan lain sebagainya dalam perebutan kekuasaan eksekutif di Daerah yang jelas politik biaya tinggi dengan pengorbanan yang tidak kecil sudah pasti menuntut pelakunya untuk berfikir mengembalikan dana yang telah dikeluarkannya selama masa kampanye. Akhirnya jadilah Pilkada sebagai Bisnis Gelap yang menjanjikan bagi pebisnis dan politisi culas. Wallahu alam

Sumber: