Pemerintah Setuju Restrukturisasi Merpati

JAKARTA-Merpati Nusantara Airlines (MNA) kembali punya nafas untuk menerbangi langit Nusantara. Ini setelah pemerintah lebih memilih opsi restrukturisasi ketimbang opsi likuidasi yang sempat mengemuka.

                Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, pemerintah setuju merestrukturisasi Merpati melalui skema konversi utang. Artinya, utang Merpati kepada pemerintah maupun BUMN lain yang menggunung, akan dikonversi menjadi penyertaan modal negara (PMN) dan  saham. \"Dengan begitu, buku (laporan keuangan) Merpati menjadi bersih,\"ujarnya usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin (12/11).

                Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Merpati memiliki utang Rp 6,5 triliun. Utang itu tersebar kepada Pertamina, Angkasa Pura, maupun pemerintah, termasuk utang pajak. Dengan beban utang yang begitu besar, tidak ada satupun investor yang mau bekerjasama dengan Merpati.

                Dalam skema restrukturisasi, utang Merpati kepada BUMN akan dikonversi menjadi saham. Sehingga, nanti Pertamina dan Angkasa Pura akan memiliki sekian persen saham Merpati. Adapun utang kepada pemerintah akan dikonversi menjadi PMN nontunai, sehingga seolah-olah pemerintah menyuntikkan modal ke Merpati. Sedangkan utang pajak masih harus dibayar.

                Dahlan mengakui, upaya penyelamatan Merpati sangat sulit. Bahkan, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang diberi tugas merestrukturisasi Merpati pun sampai angkat tangan. Pemerintah juga sudah beberapa kali menyuntikkan modal hingga ratusan miliar, tapi tetap saja rapor kinerja keuangan Merpati selalu merah.  “Rekomendasi PPA, Merpati ditutup saja karena sudah tidak bisa diselamatkan,” katanya.

                Namun, lanjut dia, dengan persetujuan pemerintah untuk mengkonversi utang, maka ada kemungkinan Merpati bisa mencari investor atau partner bisnis. Bahkan, bisa juga nantinya Merpati bergabung dengan Garuda. \"Kalau utangnya sudah bersih, Garuda juga tidak akan terbebani,\"ucapnya.

                Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, keberadaan Merpati masih dibutuhkan untuk melayani angkutan di wilayah Indoseia timur. Sebab, terbatasnya jalur transportasi darat membuat Merpati menjadi andalan bagi masyarakat di wilayah tersebut. “Jadi, Merpati punya peluang mengembangkan bisnis di wilayah timur,” ujarnya.

                Karena itu, lanjut Hatta, dalam satu bulan ke depan, pemerintah akan meminta manajemen Merpati untuk mengusulkan rencana bisnisnya. Hal itulah yang akan menjadi pertimbangan akhir pemerintah untuk menyetujui proses restrukturisasi. “Setelah itu, kita akan ajukan ke Komisi VI DPR untuk memperoleh persetujuan restrukturisasi,” katanya.

(owi)

Sumber: