Jutaan Warga Tak Terdaftar BPJS

Jutaan Warga Tak Terdaftar BPJS

Peserta Baru 1.216.889 Jiwa

JAMBI – Upaya pemerintah untuk mengasuransikan warga negara ini sepertinya belum optimal. Belum semua warga di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini yang terdaftar sebaga peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sampai diresmikan oleh Gubernur HBA, baru empat daerah yang terdaftar. Yakni Kerinci, Sarolangun, Tebo dan Muaro Jambi.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dr Hj  Andi Pada, Mkes saat itu, peserta BPJS yang terdaftar sebanyak 1.216.889 jiwa. Sementara, jumlah penduduk Jambi mencapai 3,5 juta jiwa.

 “Tak ada Lagi puskesmas dan rumah sakit yang menolak pasien. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai tahap pembangunan. Semakin hari pemerintah memang dituntut untuk menjamin kesehatan masyarakat dan itu juga amanat UUD,” ujarnya.

Namun, katanya, memang anggaran pemerintah saat ini terbatas untuk mengikuti program BPJS ini. “Namun bertahap karena anggaran kita juga terbatas. Seluruh masyarakat harus dilayani BPJS pada 2019 mendatang. Masyarakat yang tak mampu harus dilayani. Untuk yang mampu nanti mendaftar sebagai anggota yang akan mensubsidi yang tak mampu, sampai 2019 full berjalan semua,” katanya.

Saat ini, hanya 4 kabupaten yang sudah bergabung mengikuti program BPJS ini. Diantaranya, Kerinci, Sarolangun, Tebo dan Muaro Jambi. Sementara 7 Kabupaten Kota lainnya belum bergabung dengan program ini.

“Kita ada dana samisake, itu kan bisa diatur. Bagi 4 daerah yang sudah ikut itu bagus, malahan menambah dana yang sudah ada. Diharapkan semuanya nanti terjamin,” tegasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Bungo sendiri, setidaknya 65 ribu warga sudah masuk menjadi peserta BPJS.  Sedangkan 21 ribu warga lainnya, belum dimasukkan kedalam program BPJS.  21 ribu peserta ini masih di tanggung dan dikelola langsung oleh Pemkab Bungo. Setidaknya, hingga tahun 2015 mendatang Pemkab bakal mengelola jaminan kesehatan bagi warga miskin ini melalu Jamkesda.
Niken Sawitri, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Muara Bungo mengatakan, ada dua kelompok peserta yang dikelola oleh BPJS kesehatan. Yaitu, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Sedangkan peserta non-PBI, terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, karyawan perusahaan, pekerja mandiri, dan beberapa criteria lainnya.
“Sekarang kita melayani pekerja mandiri,” katanya, saat ditemui harian ini di Kantonya, (9/1) kemarin. Lanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2013, setiap pekerja bukan penerima upah, wajib mendaftarkan dirinya secara sendiri atau berkelompok.
“Kita membawai 5 kabupaten. Seperti, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci dan Sungai Penuh. Tapi, setiap kabupaten punya kantor operasional masing-masing,” imbuh Niken.

Kabid Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Hermizan mengatakan, masyarakat miskin masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS. Iuran BPJS masyarakat miskin ini akan dibayarkan oleh pemerintah. \"Iuran BPJS masyarakat miskin ini ditanggung oleh Pemerintah,\" ujarnya.
Laporan dari Tanjung Jabung Barat, hingga saat ini dimali dari tanggal 1 dalam catatan BPJS cabang Tanjabbar tercatat sudah 23 orang yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki kartu BPJS. Hal tersebut dikatakan oleh Liza safriani, kepala operasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ditemui Jambi Ekspres Kamis (9/1) kemarin.
\"Hingga saat ini, mulai tanggal 1 2014 yg terdaftar sudah 23 orang, itu semua yang sudah terdaftar dari perseorangan,\" ujarnya.
Lebih dari 100.000 warga masyarakat Kabupaten Sarolangun telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun H. Adnan, M.Kes saat dikonfirmasi kemarin (9/1). \"Sekarang sudah 100.000 lebih, untuk sementara dari peralihan Jamkesmas, Jamkesda, di tambah Askes Pegawai Negeri, Tentara, Polri, dan Jamsostek, datanya pastinya di PT Askes,\" kata Adnan.

(feb/Sun/Dik/fth/wsn) 

Sumber: