Importer Baja Manipulasi Kode HS

Untuk Hindari Bea Masuk

JAKARTA-Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISA) mengungkapkan banyak importer baja boron yang memanipulasi kode HS (harmonized system) untuk menghindari bea masuk lima persen. Karena itu, pemerintah diminta membatasi masuknya baja boron impor.

         \"Pembatasan baja yang mengandung boron sudah diterapkan di seluruh negara ASEAN. Seperti Thailand sudah lebih dua tahun lalu, di Malaysia sekitar 3-4 bulan lalu. Tinggal Indonesia yang belum. Boron itu sejenis zat untuk pengeras material baja. Itu banyak diimpor dan dijual dengan harga murah. Beda dengan baja yang produksi kita,\" ujar Ketua Umum IISA Irvan Kamal Hakim kemarin (5/2).

       Seperti diwartakan, pemerintah mengenakan kebijakan bea masuk nol persen untuk produk besi dan baja yang mengandung boron. Sedangkan baja yang tidak mengandung boron dikenai bea masuk lima persen. Tapi hal itu diakali produsen baja di luar negeri dengan memasukkan sedikit kandungan boron di bajanya. \"Berdasar penelitian, kandungan boron ada yang hanya 0,0008 persen,\" sebutnya.

       Jika hal ini dibiarkan terus, kata Irvan, pemerintah akan kehilangan potensi pemasukan bea masuk baja. Sebab, baja yang diimpor itu sebetulnya tidak memerlukan unsur boron. \"Artinya, wajib membayar bea masuk. Tapi diakali dengan memasukkan boron sehingga masuk ke kategori kode HS yang bebas bea masuk. Ini tentu merugikan negara,\" terangnya.

       Dia menduga, beberapa produsen baja dunia memanfaatkan aturan bebas BM baja boron untuk mengekspor produk jenis lain. Seperti baja canai panas (hot rolled coil/HRC) dan baja canai dingin (cold rolled coil/CRC) ke Indonesia. Akibatnya, produsen HRC dan CRC Indonesia kesulitan melawan masuknya baja boron. \"Kehadiran baja boron ini mendistorsi pasar baja nasional,\" ungkapnya.

       Tahun lalu, setidaknya sekitar satu juta ton baja boron impor telah masuk secara legal ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk. Harga baja boron lebih murah dibanding baja lokal. Di saat yang sama, ongkos produksi baja terus membengkak seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. \"Praktik manipulasi seperti ini seharusnya dihentikan pemerintah,\" tuturnya.

       Direktur Industri Logam Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Budi Damawan mengatakan, pihaknya sedang menyusun peraturan impor baja boron dengan Kementerian terkait lainnya. Dia berharap peraturan ini bisa terbit pada Februari 2014. Meski begitu, dia belum bersedia mengungkapkan seperti apa aturan itu. \"Saya belum bisa ungkapkan secara detail,\" jelasnya.

(wir/oki)

Sumber: