ICW Serahkan Data 1.226 Honorer Siluman

JAKARTA - Kasus dugaan lolosnya tenaga honorer K2 siluman dalam rekrutmen CPNS 2013 mulai masuk ke Bareskrim Polri. Kemarin, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Bareskrim dan melaporkan adanya ribuan data honorer yang diduga dipalsukan. ICW mendesak Polri untuk mengusut pemalsuan dan dugaan suap saat rektrutmen CPNS tahun lalu.

                Kemarin, Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri melaporkan dugaan pemalsuan data, suap, dan pemerasan terkait lolosnya ribuan honorer K2 tersebut. Dia menyerahkan data 1.226 honorer K2 yang diduga siluman. Data tersebut berasal dari enam kabupaten di Indonesia. Yakni, Kabupaten Tangerang, Blitar, Buton Utara, Toba Samosir, Tasikmalaya, dan Garut.

                Menurut dia, indicator pemalsuan data itu cukup jelas. Data Honorer K2 yang lolos seleksi CPNS tidak cocok dengan data honorer tahun 2005, 2010, dan 2012. Data tersebut didasarkan pada informasi terhitung masa tugas (TMT).

       Menurut Febri, nama-nama tersebut muncul pada database honorer K2 yang ditandatangani sekretaris daerah masing-masing kabupaten. Data itu lalu diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). \"Jika pejabat tersebut tetap menandatangani SKTM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak), maka sama saja dengan melegalkan pemalsuan doikumen,\" terangnya.

       Pihaknya meyakini, pidana yang dilakukan terkait lolosnya Honorer tersebut bukan hanya pemalsuan dokumen. Namun, ada juga indikasi suap atau pemerasan. Diua mengungkapkan, hasil penelusuran di tujuh Kabupaten di lima Provinsi menunjukkan adanya dugaan suap.

        \"Ada ribuan honorer K2 yang lolos CPNS setelah memberikan uang bervariasi antara Rp 80 juta sampai Rp 120 juta,\" tuturnya. Biaya tersebut belum termasuk pungli yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada para honorer. Salah satu contohnya, di Blitar para honorer dipungut Rp 20 ribu sebagai biaya \"intip nomor peserta\".

       Karena itu, pihaknya mendesak Bareskrim agar segera mengusut kasus tersebut, dengan melibatkan polda dan polres. Terutama, mengusut para pejabat yang diduga terlibat pemalsuan dokumen. \"Bisa dimulai dengan menyita database honorer K2 tahun 2005, 2010, dan 2012. Lalu membandingkannya dengan data honorer yang lolos tahun 2013,\" tambahnya.

(byu)

Sumber: