Junta Bekuk Pentolan Antikudeta

 BANGKOK \" Setelah dua pekan dalam pelarian, pemimpin kampanye anti-kudeta militer Thailand Sombat Boongarmong dibekuk militer. Pria yang mengorganisasi serangkaian aksi demonstrasi menentang junta itu ditangkap di Provinsi Chonburi pada Kamis malam (5/6).

 Sombat merupakan bekas pentolan Kaus Merah, kelompok pendukung pemerintahan Yingluck Shinawatra. Ketika militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei lalu, Sombat termasuk salah seorang yang wajib melaporkan diri ke markas militer.

 Jangankan melakukannya, Sombat malah mengorganisasi perlawanan. Melalui akun Facebook-nya yang diberi nama Catch Me if You Can serta melalui akun Twitter @Nuling, Sombat memperkenalkan gerakan baru perlawanan dengan menggunakan simbol tiga jari. Aksi itu sempat mencuri perhatian dunia karena menggunakan strategi baru, yakni flash mob. Aksi tersebut sempat marak pada Minggu lalu (1/6).

 Kolonel Winthai Suvaree, juru bicara junta militer Thailand, membenarkan kabar penangkapan tersebut. \"Memang benar. Tapi, kami belum bisa membuka informasi lebih jauh mengenainya,\" ujarnya.

 Penangkapan itu benar-benar meruntuhkan kelompok anti-kudeta militer. Rakyat Thailand tidak suka dengan aksi kudeta militer, namun tak mempunyai simbol pemimpin. Bahkan, aktivitas di media sosial baik kritikan maupun ajakan untuk demonstrasi pun kemarin cukup sepi.

 Suasana Bangkok juga berjalan normal. Bahkan, tentara kian percaya diri dengan menarik personelnya dari sejumlah titik. Tentara hanya terlihat berjaga di Victory Monument, kawasan yang menjadi pusat pesta rakyat yang digelar militer untuk mengambil hati rakyat.

 Winthai mengatakan, pihaknya tetap tidak akan menoleransi hal-hal yang bersifat politis atau perlawanan terhadap junta. \"Karena tahapannya sudah jelas. Yakni, melakukan rekonsiliasi, reformasi, dan baru pemilu,\" tuturnya. Siapa pun yang mengganggu proses tersebut, pihaknya tak segan untuk menahannya.

 Di bagian lain, KPK Thailand kemarin resmi menyatakan melakukan penyelidikan terhadap aset-aset bekas PM terguling Yingluck Shinawatra dan empat menterinya. Itu dilakukan menyusul dugaan korupsi dalam skema pembelian beras petani Thailand.

 Dalam siaran pers yang dibagikan di FCC (Foreign Correspondents Club) Bangkok, Kepala Penyelidikan Narong Rathamarit menyatakan, empat orang lainnya adalah tiga menteri dan satu deputi menteri. Yakni, Niwattumrong Boonsongpaisan, Boonsong Teriyapirom, Yanyong Phuangrach, dan Phum Saraphol.

 Penyelidikan itu bahkan dilakukan sejak awal Mei. Skema pembelian beras Thailand memang cukup kontroversial. Skema tersebut membuat petani beras Thailand makmur, namun di sisi lain membuat keuangan negara Thailand berdarah-darah. Sebab, pemerintah menetapkan membeli beras petani 76 persen di atas harga pasar. Otomatis petani beras Thailand makin giat menggenjot produksinya. Pada Mei lalu total ada kelebihan 10 juta ton beras Thailand.

 Dalam rilisnya, Narong memberikan tenggat kepada Yingluck dan seluruh menterinya untuk melaporkan kondisi keuangan dan asetnya ke KPK Thailand. Bila terbukti skema pembelian beras itu dianggap sebagai salah satu jalan untuk melanggengkan kekuasaan, Yingluck bisa dilarang untuk tampil di panggung politik selama lima tahun.

 Kelompok antikudeta menganggap penyelidikan kasus itu sangat politis. \"Intinya adalah membersihkan klan Shinawatra dari panggung bisnis dan politik Thailand,\" kata seorang kelompok pergerakan yang tak mau disebutkan namanya. Dikhawatirkan, bila dalam pemilu mendatang Yingluck kembali turut dengan Phue Thai Party-nya, kemungkinan menang masih besar. Itulah yang dihindari kelompok militer. Apalagi, pimpinan junta militer Jenderal Prayuth Chan-oca dikabarkan juga akan ikut dalam pemilu dengan mencalonkan diri sebagai perdana menteri.

 Namun, hal tersebut dibantah Winthai. \"Tidak ada unsur politik dalam hal ini. Mari semuanya melihat bagaimana proses hukum yang berjalan. Siapa pun yang bersalah tentunya pasti akan ditindak,\" katanya.

(ano/c10/sof)

Sumber: