Hegemoni Tiongkok
Hegemoni Tiongkok khususnya dalam posisinya di PBB akan mengancam hegemoni AS. Setidaknya Tiongkok memiliki andil yang cukup untuk membuat tenang kondisi dunia, khususnya di timur tengah saat ini.
Hegemoni Hambatan
Beberapa negara anggota tetap Dewan Kemanan PBB sebelumnya terlihat seperti mengacau di beberapa negara, seperti ulah Rusia di Ukraina, terutama di Crimea. Atau ulah AS saat menyerbu iraq, yang katanya untuk menjatuhkan rezim Saddam Husein. Padahal banyak pihak meyakini, usaha AS saat itu tak lebih untuk menguasai sumber daya minyak di Iraq, sekaligus membuat pangkalan militer di timur tengah, demi memantau dan menyemangati anak emasnya, Israel.
Memang kalau sudah begitu mau apalagi. Siapa yang mampu melawannya. Kata Jhon Austin, kaum Positivis dari Inggris, “Hukum Internaional adalah suatu etika yang hanya mempunyai kekuatan moral belaka,” tidak ada hukuman yang berasal dari lembaga formal untuk menghukum negara yang menyalahi segala sumber hukum internasional. Oleh karenanya, mandiri dan tidak tergantung pada negara lain adalah syarat pokok bagi suatu negara untuk berkiprah di kancah politik dunia. Termasuk untuk memandulkan keputusan negara lain yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Bisa jadi, PBB lewat keputusan DK pun juga akan dimentahkan oleh Hak Veto negara anggota tetap DK. Paling tidak kekuatan baru di dunia, Tiongkok akan lebih elegan dalam mengimbangi hegemoni AS dan Rusia dalam problem politik di dunia.
Akhirnya kita menyadari bersama, bahwa sengketa laut Tiongkok Selatan (dulu laut cina selatan) yang melibatkan beberapa negara Asean seperti, Fhiliphina, Malaysia dan Vietnam pada dasarnya bukan bermaksud untuk me-murkai Manila dan Kuala Lumpur, atau membuat Hanoi kalang-kabut.
Tersirat saya menangkap, sikap Tiongkok adalah sebuah ekspresi diri untuk menunjukkan eksistensi dirinya kepada Dunia terutama AS bahwa kekuatan baru akan mulai mendominasi dunia, dimulai dari kawasan asia tenggara. Karena seperti yang diketahui, areal claim Tiongkok merupakan perairan yang menjadi tanggung jawab armada VII AS yang beroperasi dari Diego Garcia di Samudra Hindia, hingga Guma di samudra Fasifik. Secara global, AS bertanggung jawab penuh untuk menjamin adanya kebebasan bernavigasi di area tersebut. Apalagi setelah beberapa kapal Tiongkok dan Vietnam sudah berani tumbur-tumburan di laut yang menjadi tanggung jawabnya.
(Penulis adalah Gubernur BEM FH UNJA, serta Analis Hukum dan Politik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: