Pilkada Via DPRD, Jokowi Bisa Terganggu

       Dia kemudian mengambil contoh kerumitan hubungan pusat dan daerah ketika pemerintahan SBY. Yaitu, ketika pemerintah pusat membuat kebijakan menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Saat itu, di sejumlah daerah, kepala daerah dari PDIP ternyata justru ikut memimpin demo penolakan. \"Ketika itu saja sudah lucu sekaligus memprihatinkan, bayangkan jika nanti semua kepala daerah mimpin demo menolak kebijakan pemerintah pusat,\" tandas Siti.

       Di parlemen, hasil akhir pembahasan RUU Pilkada kemungkinan besar akan tetap diwarnai perbedaan pandangan. Upaya lobi antar fraksi di panitia khusus (pansus) RUU Pilkada sampai saat ini tidak berjalan mulus, bahkan cenderung alot. Masing-masing fraksi nampaknya masih mempertahankan argumennya, terutama terkait opsi pemilihan kepala daerah.

                Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, semua proses lobi terkait pembahasan RUU Pilkada sudah dilakukan. Sebelum polemik menjelang garis finish pembahasan RUU Pilkada dilakukan, Fraksi PDIP terus melakukan lobi terkait opsi pemilihan kepala daerah agar tetap dengan sistem pemilihan langsung.

                \"Cuma kita belum sampai pada solusi. Belum ada kesepakatan. Kita masih pada sikap masing-masing,\" ujar Bambang usai rapat pimpinan fraksinya. 

       Menurut Bambang, apa yang terjadi dalam pembahasan RUU Pilkada nampaknya merupakan imbas proses yang terjadi dalam pemilu presiden. Tajamnya perbedaan masih terus berlanjut. Bambang mencatat pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung secara serius. Saat menghadiri pemaparan Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar di Jogjakarta, Akbar menyebut boleh saja pemerintah pusat dikuasai Joko Widodo-Jusuf Kalla, namun Koalisi Merah Putih akan mengatur semua kebijakan di parlemen.

                \"Misalnya seperti itu, sampai tingkat bawah juga akan sama. Jadi saya pikir pola pembelahan sebagai sesama anak bangsa, suasana persatuan menjadi kurang kondusif,\" ujar Bambang risau.

                Situasi itu, kata Bambang, memunculkan keterkoyakan dalam persatuan bangsa. Pembahasan RUU Pilkada sedikit banyak menunjukkan potensi itu. Menurut Bambang, situasi itu tidak bisa jika diselesaikan sebatas lobi antar fraksi.

                \"Karena itu, kami menghimbau para petinggi-petinggi partai, mungkin bisa berembug apa yang dibutuhkan bangsa,\" ujarnya.

                Tidak hanya petinggi partai, Bambang mendorong agar Jokowi-JK juga turun tangan. Mereka harus turun tangan, melakukan komunikasi demi mencari solusi. \"Kalau kami disini rata-rata hanya menjalankan perintah yang di atas. Perintah di atas A, ya kita A,\" tandasnya.

       Hasil rapat pimpinan fraksi telah mengagendakan sidang paripurna terkait pengesahaan RUU Pilkada. Dari jadwal sebelumnya dimana pengesahan RUU Pilkada akan ditetapkan di sidang paripurna pekan depan, akhirnya diputuskan untuk diundur.

                \"Paripurna ditetapkan 25 September. Kita akan merampungkan dulu proses panja dan tim perumus (RUU Pilkada),\" ujar Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, usai rapim.

                Menurut Hakam, mulai hari ini akan dilanjutkan proses pembahasan di tingkat  panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi RUU Pilkada. Rapim sengaja memperpanjang tanggal pengesahan RUU Pilkada, mengingat masih banyak isu yang belum disepakati.

                \"Kita beri ruang untuk penyempurnaan rumusan, selambat-lambatnya sampai 23 September nanti,\" ujarnya.

                Dari hasil pandangan fraksi, Hakam menyebut tidak banyak ada perubahan hingga kemarin. Hanya satu fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera yang memutuskan merubah keputusan dari pilkada langsung ke DPRD. \"Yang jelas PKS ada pergeseran, waktu rapat terakhir 2 September lalu belum disampaikan,\" ujarnya.

       Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim membenarkan, bahwa pihaknya memutuskan untuk merubah pandangan terkait pilkada langsung ke pilkada dipilih oleh DPRD. Hakim menyebut jika keputusan itu diambil berdasar rapat internal DPP PKS. \"Kita sudah pleno DPP hari Rabu. Pimpinan PKS sudah mengarahkan bahwa pilihannya adalah dipilih oleh DPRD,\" ujarnya.

Sumber: