Terduga Teroris Internasional Dibekuk

       SBY mengungkapkan, saat ini ISIS kembali menjadi topik internasional, sementara di Indonesia pihaknya telah mendengar bahwa kepolisian kembali berhasil menggagalkan upaya-upaya teror. Salah satunya adalah operasi tangkap tangan di Sulteng tersebut. Namun, dia menekankan aparat penegak hukum dan lembaga terkait tetap harus mewaspadai potensi gerakan-gerakan radikal lainnya di Indonesia.

       \"Polri memang telah berhasil menggagalkan teroris di Poso, tapi jangan lengah dengan bahaya kelompok ISIS. Karena, jika tidak waspada, akan terjadi tindak kekerasan seperti di Timteng,\" tegas presiden.

       Dalam rapat terbatas tersebut, dibahas kemungkinan dampak dari upaya pemberantasan radikalisme berupa hard power yang dilakukan negara-negara barat. Upaya tersebut justru membuat gerakan radikal makin masif. Dikhawatirkan, gerakan tersebut meluas hingga ke Indonesia. Apalagi, beberapa WNI yang merupakan mantan napi terorisme bergabung dengan ISIS.

       Untuk itu, Presiden SBY memberikan sejumlah instruksi kepada aparat penegak hukum, terutama Kepolisian beserta kementerian dan lembaga terkait. Instruksi Presiden tersebut disampaikan Menkopolhukam Djoko Suyanto usai rapat, kemarin. Yang pertama, SBY mengintruksi agar kementerian dan lembaga terkait, untuk mencegah keberangkatan WNI ke Timur Tengah, yang berniat bergabung dengan ISIS. Kedua, Kemenkum dan HAM diminta melakukan seleksi ketat dalam penerbitan paspor. \"Kemenkum dan HAM juga bekerjasama dengan Kedutaan negara-negara Timur Tengah agar tidak mudah memberlakukan Visa On Arrival (VOA),\" ujar Djoko.

       Kemudian, lanjut Djoko, SBY juga memerintahkan seluruh instansi terkait agar memonitor lalu lintas nama-nama WNI yang saat ini tengah berada di Suriah. Keempat, institusi terkait diminta untuk memantau kegiatan WNA, khususnya WNA Timur Tengah yang berada di Indonesia, selain itu operasi imigrasi juga harus terus dilakukan.

       Yang kelima, Djoko memaparkan, Kemenkum dan HAM diminta untuk melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme yg ada di sejumlah lapas.  \"Dengan membatasi kunjungan, gerak gerik dan komunikasi, karena yang berangkat ke Suriah adalah napi yangg telah ke luar tahanan,\" paparnya.

       Selain itu, Presiden juga meminta peningkatan pengawasan dan kewaspadaan di wilayah yang rawan diduduki gerakan radikal, seperti Poso, Ambon, dan beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. \"Yang terakhir, upaya pencegahan dengan soft power yang dilakukan Menteri Agama dan tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat dan pimpinan umat, untuk bersama-sama menyerukan pada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan ISIS,\" imbuhnya.

(byu/ken/end)

Sumber: