APBN Sah, BBM Langsung Naik

Menurut Aviliani, subsidi BBM yang mencapai Rp 276 triliun menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung pemerintah mendatang. Apalagi, sejak awal sudah diyakini bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu pemilik kendaraan pribadi, terutama mobil. “Jadi, jika ingin mengubah kebijakan subsidi energi, pemerintah mendatang bisa mulai menaikkan harga BBM di awal tahun,” katanya.

      Kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, kenaikan BBM subsidi jenis premium dan solar masing-masing Rp 2.000 per liter di awal tahun bakal menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp 100 triliun. Jika kenaikan ditetapkan sebesar Rp 3.000 per liter, maka penghematan anggaran bisa mencapai Rp 150 triliun.

          Aviliani menyebut, penghematan hingga ratusan triliun tersebut bisa direalokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif, misalnya pembangunan infrastruktur atau menambah anggaran pendidikan untuk mendorong kualitas sumber daya manusia 9SDM). “Program-program seperti itu akan lebih bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat kita,” ujar Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) tersebut.

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Ysutika kepada BBC  mengatakan, masih ada peluang bagi pemerintahan Jokowi untuk menjalankan program-programnya jika memanfaatkan peluang penerimaan pendapatan negara dan efesiensi anggaran.

          “Baik dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak, kalau itu serius dilakukan, pemerintah akan menambak sekitar Rp 200-250 trilliun, kemudian belanja anggaran yaitu barang dan ditambah terkait tumpang tindih anggaran dan pembubaran divisi atau biro-biro tertentu yang tak perlu ada di lembaga, maka akan ada efesiensi Rp50-100 trilliun,” jelas Erani.Potensi penerimaan bukan pajak yang dapat ditingkatkan, menurut Erani, antara lain berasal dari royalty migas. 

(owi)

Sumber: