Fasilitas Mewah, DPR Asal Jambi Cuek

JAKARTA - Anggota DPR RI periode 2014-2019 akan menikmati kenaikan penghasilan per bulan sebesar Rp 58.366.000. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) ada kenaikan sebesar Rp 13.431.600. Namun, versi DPR RI tidak ada perubahan penghasilan anggota DPR sekarang dengan periode sebelumnya. 

Sekjen  DPR RI Winantuningtyastiti memastikan tidak ada tambahan gaji untuk anggota DPR RI periode 2014-2019. Jumlahnya masih sama dengan anggota DPR RI periode 2009-2014.\"Sama sekali tidak ada perubahan,\" kata Winantuningtyastiti saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (01/10).  Menurutnya acuan pendapat anggota DPR RI sudah tertuang dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay)

Dia menjelaskan total penghasilan atau gaji anggota DPR RI 2014-2019 sekitar Rp 58 juta. Angka itu sudah termasuk dengan berbagai macam tunjungan.\"Itu sudah total semuanya, gaji pokoknya Rp 4 jutaan,\" jelasnya. Terkait fasilitas para anggota DPR RI periode 2014-2019 juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan anggota DPR sebelumnya. Seperti rumah dan satu unit kendaraan dinas.

Untuk kendaraan dinas disediakan Toyata Innova yang uang mukanya dibayar negara. Sementara cicilannya ditanggung oleh masing-masing anggota DPR.  Winantuningtyastiti juga enggan menjelaskan secara rinci berapa uang muka yang dibayarkan negara dan cicilan yang ditanggung oleh pribadi dewan. Sedangkan untuk rumah dinas ada dua lokasi yang disiapkan. Yakni 51 unit di Ulu Jami dan di Kalibata Jakarta Selatan.\"Untuk sementara rumah belum semua kosong. Bagi anggota yang tidak terpilih lagi diberi waktu untuk segera mengosongkan rumah tersebut,\" pungkasnya.

Jika Winantuningtyastiti menegaskan tidak ada kenaikan gaji anggota dewan, FITRA justru sebaliknya. Bahkan kenaikan itu sudah terjadi sejak 2013 lalu. Artinya, wakil rakyat periode 2009-2014 sudah menikmati kenaikan gaji tersebut. \"Penghasilan ini  diperoleh dari jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan sebesar Rp 16.178.400, dan penghasilan dari penerimaan lain-lain seperti Tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, akomodasi rumah, dan item lainnya sebesar Rp 41.506.000,\" kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Kadafi  kepada Radarpena.com di Jakarta, Rabu (01/10).

Jadi, lanjut Uchok, sebetulnya penghasilan bersih anggota dewan untuk tahun 2010 sebesar Rp 44.934.400. Penghasilan ini diperoleh dari Rp 57.6 juta dikurang dengan akomodasi Rumah sebesar Rp 12,7 juta. Akomodasi rumah sebesar Rp12.7 juta diberikan kepada anggota dewan ini bersifat sementara. Selain itu, pada tahun 2010, tempat tinggal atau perumahaan DPR di Kalibata lagi direnovasi oleh sekjen DPR.

\"Kemudian, pada tahun 2013 atau slip gaji anggota dewan perbulan tahun 2013, penghasilan anggota dewan kotor sebesar Rp 67.274.345. Dan penghasilan bersih sudah dipotong pajak sebesar Rp 58.366.000,\" jelasnya. Jadi, selama menjadi anggota dewan sejak tahun 2009 - 2014, ada kenaikan penghasilan anggota dewan sebesar Rp 13.431.600. Kenaikan penghasilan ini diperoleh dari slip gaji tahun 2013 sebesar Rp 58,3 juta dikurangi slip gaji tahun 2010 sebesar Rp 44,9 juta.\"Dari gambaran diatas, diam-diam anggota dewan dan Sekjen DPR, rupanya menaikan penghasilan sebesar Rp 13,4 juta,\" paparnya.

Menurutnya, pada 2010 sebagai anggota biasa tidak mendapat anggaran untuk item tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Tapi, pada slip gaji tahun 2013, atau sesuai SK Sekjen tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, semua anggota dewan menerima, tunjangan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan sebesar Rp 5 juta, peningkatan fungsi legislasi sebesar Rp5 juta dan peningkatan fungsi anggaran sebesar Rp 5 juta.

\"Memang kenaikan gaji ini  bukan berasal dari item gaji pokok. Dimana gaji pokok sampai sekarang masih tetap sebesar Rp 4,2 juta. Tapi, kenaikan penghasilan anggota dewan ini, diakal-akali  dengan cara membuka item baru. Seperti adanya kegiatan peningkatan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran,\" tukas Uchok.

Penghasilan bersih sekitar Rp 58.3 juta, kata Uchok, sudah bisa disebut mewah. Karena itu, anggota dewan untuk priode 2014 - 2019 harus mengimbanginya dengan peningkatan kinerja, tidak boros, tidak suka jalan-jalan ke luar negeri. \" Dengan gaji itu, sebenarnya sudah cukup. Jadi ke depan, kinerja anggota DPR baru harus lebih baik di banding sebelumnya,\" pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah wajah anggota DPR RI, terutama dari daerah Jambi mengaku tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Handayani misalnya. Anggota DPR-RI dari PKB Dapil Jambi ini mengatakan belum tahu persis berapa gaji dan fasilitas yang akan didapatnya. Saat ini, dia masih menyewa sebuah buah apartemen di kawasan Jakarta Barat dengan biaya Rp 11 juta per bulan. \"Saya malah belum tahu soal itu. Bagi saya menjadi anggota dewan sudah sangat bersyukur. Di sini (DPR) saya kan melaksanakan amanah masyarakat Jambi. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari Sekjen DPR,\" kata Handayani saat ditemui usai pelantikan di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (01/10).

Informasi sementara yang dia peroleh baru sebatas gaji yang lebih kurang Rp 40 juta per bulan. Juga rumah dinas yang akan dipersiapkan di kawasan Kalibata.\" Rumah katanya ada di Kalibata, tapi masih direhab. Infonya tiga bulan lagi baru selesai. Untuk mobil sama sekali belum ada. Saya sendiri pakai mobil pribadi yang sudah 3 tahun saya pakai,\" paparnya.

Wakil rakyat lain dari Jambi, Ikhsan Yunus mengatakan gaji dan fasilitas yang bakal diterima dinilai wajar. Sebab tidak ada perbedaan dengan DPR periode sebelumnya. Politisi PDIP ini mengaku sudah mendapat informasi dari Sekjen DPR yang menyebut dirinya bakal mendapat mobil dan rumah dinas. Sementara soal gaji, Ikhsan menyebut jumlahnya masih standar.

Dua anggota DPR RI lainnya Saniatul Lativa dan Elviana bahkan sama sekali belum memperoleh informasi apapun. Saniatul yang berasal dari Kabupaten Tebo, ini menjadi wakil rakyat dari Jambi melalui Partai Golkar. Sedangkan Elviana berasal dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Dia duduk di Senayan lewat PPP. \"Tidak ada fasilitas yang diberikan untuk kami. Yang penting itu menjadi anggota DPR-RI ini untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia, terlebih khususnya bagi masyarakat di Jambi\" tandas Elviana.

(jhon/dez/wmc)

Sumber: