DPR Terbelah, Pemerintahan Tersandera

       Politisi PDIP Pramono Anung yang nantinya diproyeksikan menjadi ketua DPR tandingan. Mantan wakil ketua DPR itu akan didampingi empat wakil ketua. Mereka adalah Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura). 

       Meski demikian, Pramono Anung justru memberikan sinyal negatif terhadap dorongan untuk menjadi ketua DPR tandingan. Dalam akun twitter-nya, mantan sekjen DPP PDIP itu sempat berkicau tentang pandangannya terhadap penunjukkan dirinya sebagai ketua DPR.

\"Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa yang harus ditandingkan,\" tulis Pram dalam akunnya. \"Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi di pertandingan politik#sabar,\" imbuhnya.

       Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku kalau keengganan Pram juga sempat diutarakan ke dirinya. Dalam percakapan via telepon pada Rabu (30/10) malam, Pramono merasa namanya dicatut sebagai Ketua DPR RI dari KIH. \"Semalam Pak Pram telepon, dia juga merasa namanya dicatut oleh mereka. Dia bilang begitu,\" sebut Fadli.

       Menurut wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut, kekesalan terhadap penunjukkan sepihak dirinya adalah sesuatu yang wajar. Hal itu mengingat, kata dia, yang bersangkutan adalah sosok politisi yang intelektual. \"Mas Pram ini saya sudah kenal belasan tahun. Dia kan punya akal sehat, pasti tidak mau dijadikan badut. Dia pasti maunya nurut aturan main,\" imbuhnya.

       Sementara itu, adanya DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) disesalkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut dia hal itu harus segera diselesaikan. \"Perpecahan itu harus segera diselesaikan. Harus mengedepankan musyawarah mufakat,\" paparnya.

       Pria asal Makasar itu menjelaskan, jika ada dua DPR maka akan merugikan pemerintah dan masyarakat. Sebab pemerintah nantinya akan bingung jika ingin berkonsultasi. Sehingga mengakibatkan program-program pembangunan untuk rakyat menjadi terhambat. \"Akan merugikan berbagai pihak termasuk pemerintah,\" ujarnya.

       Dia memisalkan rapat paripurna antara Kementerian dan DPR. Jika ada dua DPR bisa jadi rapat hasil rapat paripurna antara satu dengan yang lain tidak sama. Terlebih saat pembahasan masalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). \"Harus segera dimusyawarahkan,\" tuturnya.

       Tak hanya itu, jika sampai saat ini alat kelengkapan dewan tidak terbentuk, maka kinerja DPR juga tidak akan berjalan. JK mengatakan bahwa tugas wakil rakyat sangat urgent. Karena harus membuat regulasi dan undang-udang. 

       Terkait dengan permintaan partai yang tergabung dalam KIH meminta jokowi mengeluarkan perppu MD3, mantan ketua umum Golkar itu tidak sepakat. Menurut dia pemerintah tidak boleh obral perppu. Pasalnya regulasi itu dikeluarkan jika dalam keadaan genting.  Lebih lanjut, JK meminta elit politik di senayan untuk kembali bertemu. Menurut dia permasalahan itu akan selesai jika keduanya saling bertemu dan berkomunikasi. \"Saya meminta keduanya untuk segera bermusyawarah,\" terangnya.

(idr/dyn/aph/kim)

Sumber: