Warga Sepuluh Desa Ingin Jadi Warga Negara Malaysia

JAKARTA -  Pemerintah gerak cepat menganggapi isu ingin keluarnya warga sepuluh desa di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk berganti kewarganegeraan menjadi warga negara Malaysia. Secara khusus, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen DPDTT) telah mengirim sejumlah tim investigasi untuk menelusuri penyebabnya.

Sepuluh desa tersebut adalah Desa Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang, Tiong, Buu, Noha Tifab, Long Apari, Long Kerioq, Noha Silat, dan Desa Noha. Kesepuluh desa tersebut berada di Kecamatan Long Apari, sebuah kecamatan yang secara langsung berbatasan darat dengan wilayah Serawak, Malaysia.

Dari isu yang berkembang, warga sepuluh desa tersebut mengalami kelaparan. Sehingga mereka memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Mereka menganggap pemerintah pusat tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan pemerataan pembangunan seperti yang dijanjikan.

Mendengar hal ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan menegaskan, telah mengirim tim khusus ke Kaltim. Tim dikirim sesaat setelah isu itu mencuat pada akhir bulan lalu. Tim ditugaskan untuk menganalisa secara detail penyebab munculnya keinginan tersebut.

\"Saya juga akan segera ke sana. Kemarin saat di Kalibata (upacara peringatan hari pahlawan) saya juga sudah berbincang dengan Menkopolhukam,\" ungkapnya saat ditemui di Jakarta, kemarin (11/11).

Terkait alasan ketimpangan kesejahteraan di daerah-daerah perbatasan, Marwan sendiri tidak bisa menyangkalnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengetahui adanya gap yang ada, baik dengan daerah-daerah di Pulau Jawa maupun daerah tengah kota. Situasi ini pun semakin memburuk dengan kemudahan untuk memperoleh barang jasa dari negara tetangga, Malaysia. \"Memang sangat timpang. Perbedaan antara di Indonesia dan Malaysia. Harga bahan pokok mahal (di Indonesia), di sana (Malaysia) lebih murah. Tapi tentu kita tentu tidak ingin hal itu terjadi. Mereka ini kan masih NKRI,\" ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, daerah-daerah perbatasan akan mendapat porsi khusus dalam perbaikan tata kelola desa. Marwan sendiri telah memasukkan program save villages dalam sembilan program pokok kementeriannya ke depan.

(mia)

Sumber: