Provinsi Minta Dana Rp 1 T

Dana APBD Nganggur Masih Rp 94 T

JAKARTA - Harapan para gubernur agar ada alokasi khusus dana Rp 1 triliun per provinsi dari pusat, belum mendapat lampu hijau. Permintaan yang disampaikan beriringan dengan penyampaian komitmen dukungan terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM itu, sempat diutarakan secara langsung di depan Presiden Joko Widodo, kemarin (24/11).

Pada kesempatan itu, presiden dan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tersebut melakukan pertemuan di Istana Bogor. Dalam pertemuan tertutup di sana, satu-persatu gubernur diberi kesempatan untuk curhat tentang kondisi terkini wilayahnya.

““Tidak harus satu provinsi satu triliun, tidak,\" kata Presiden Jokowi, disela pertemuan. Meski belum memberikan lampu hijau, namun presiden tidak kemudian menutup sama sekali peluang diakomodirnya aspirasi para gubernur kedepannya.

Pemerintah pusat masih akan mengkaji lebih lanjut harapan tentang perlunya ada program baru tentang alokasi khusus dana dari pusat untuk pemerintah provinsi. Hanya saja, tegas presiden, besarannya tidak harus sama. Pertimbangan luasan wilayah ataupun jumlah penduduk termasuk yang berkategori miskin, akan menjadi pertimbangan.

\"Semua masih dihitung oleh menkeu, hal-hal seperti ini yang terus kami komunikasikan,\" tandas presiden.

Rapat koordinasi dengan para kepala daerah di tingkat provinsi yang tentu memiliki latar belakang politik berbeda-beda itu, merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama di Istana Negara beberapa waktu lalu. Selain memilih untuk lebih banyak mendengar, forum untuk mensikronkan kebijakan pusat dan daerah itu juga relatif dilaksanakan dengan secara informal.

Suasana cair tampak setidaknya ketika presiden tiba-tiba ikut nimbrung bersama para gubernur yang sedang berfoto bersama. Momen tersebut muncul setelah presiden selesai memberikan keterangan pers di depan gedung utama, Istana Bogor. Saat melangkah kembali menuju gedung utama itu lah, presiden melihat para gubernur yang baru saja selesai makan siang dan menunggu sesi pertemuan berikutnya, sedang asyik mengabadikan gambar. Presiden yang kemudian diikuti Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo ikut mengambil posisi duduk di deretan tangga gedung utama. Sama seperti posisi para gubernur lainnya.

\"Pertemuan seperti ini penting sekali, agar sambung antara (kebijakan) di pusat dan di daerah. Kalau tidak sambung, nanti kosolidasi dan koordinasi akan menjadi sangat sulit,\" kata presiden. Karena itu pula, dia menyatakan, akan melakukan upaya yang sama dengan bupati/walikota seluruh Indonesia. Tinggal waktunya diatur di kemudian hari.

Meski belum memberikan lampu hijau dana Rp 1 triliun tiap provinsi, pada kesempatan itu, presiden tetap menegaskan komitmennya untuk men-share lebih banyak dana pusat ke daerah. Dia kemudian mengungkapkan tentang sejumlah potensi anggaran yang nantinya bisa dimanfaatkan daerah. Salah satunya, dari hasil efisiensi anggaran perjalanan dinas dan rapat yang telah ditegaskan sejak beberapa waktu lalu.

Di depan para gubernur, Jokowi sempat membeber kalau ada potensi anggaran cukup besar dari perintahnya untuk memotong anggaran di pos tersebut. Yang awalnya mencapai sekitar Rp 42 triliun menjadi hanya sekitar Rp 25 triliun. Dengan kata lain, ada penghematan sebesar Rp 16 triliun. \"Sisanya, Rp 16 triliun itu silahkan dibicarakan dengan gubernur untuk apa-apa saja yang berguna bagi rakyat,\" katanya.

Penyampaian harapan para gubernur tentang dana rp 1 triliun per provinsi diwakilkan pada Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo. Di depan presiden, gubernur Sulawesi Selatan itu menyatakan kalau keinginan tersebut merupakan bagian dari rekomendasi resmi organisasi yang dipimpinnya.

Dana tersebut, menurut dia, akan lebih diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. \"Bisa pula untuk memperkuat apa yang telah Bapak (Presiden) jadikan program-program prioritas,\" kata Syahrul.

Masih di depan Jokowi, politisi Partai Golkar itu juga meyakinkan bahwa terkait kebijakan mengurangi subsidi BBM, APPSI berada segaris dengan pemerintah pusat. Hal itu, menurut dia, juga masuk sebagai salah satu rekomendasi. \"APPSI sepakat subsidi BMM memang harus ditarik dan digantikan dengan program-program yang bermanfaat bagi rakyat,\" kata Syahrul meyakinkan.

Sumber: