Jokowi-JK Harus Hentikan Politik Gaduh 2015

JAKARTA - Tahun 2014 adalah tahun politik terpanas setelah digulirkannya reformasi. Tapi tahun 2015, pemerintahan Jokowi-JK jangan lagi tersita perhatian pada politik. Pasalnya ada sejumlah tantangan besar yang menanti di tahun 2015.

“Resolusi besar 2015 bangsa ini salah satunya menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Semoga masyarakat tidak lagi dipertontonkan kisruh politik yang tidak produktif untuk pembangunan,” kata Direktur Eksekutif The Jakarta Institute Reza Fahlevi Minggu (28/12).

MEA 2015 adalah sebuah peluang dan tantangan besar yang siap tidak siap harus dihadapi. Ia menjadi peluang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia dengan segala potensinya.

“Namun MEA 2015 bisa menjadi masalah tersendiri jika kita belum siap baik infrastruktur, sumber daya manusia dan sebagainya. Dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, seharusnya kita optimistis menghadapi MEA. Tapi nyatanya pemerintah belum siap,” tegas Reza.

Menurut Reza, pemberdayaan SDM dengan usia produktif yang meningkat dan menghapai pembangunan ekonomi hanya akan berjalan jika stabilitas politik terjada. Untuk itu, lanjut Reza, outlook politik 2015 Indonesia adalah fokus pada rekonsiliasi nasional.

“Kegaduhan di parlemen jangan terulang. Tidak ada lagi DPR, pengurus parpol, dan gubernur tandingan. Oposisi kritis yang konstruktif. Pemerintah juga semakin meningkatkan kinerjanya dan senantiasa melahirkan kebijakan yang pro rakyat,” kata Reza.

Gebrakan yang dilakukan Kabinet Kerja Jokowi-JK menurut Reza haru terus dipelihara. Misalnya di sektor reformasi birokrasi. Kebocoran yang selama ini sering terjadi akibat penyalahgunaan anggaran negara perlahan mulai ditambal, tapi Reza berhrap kebijakan ini harus konsisiten.

“kebijakan pelarangan institusi pemerintah rapat di hotel mewah, wajib menyuguhkan makanan tradisional, dan efisiensi perjalanan dinas memang menghemat anggaran negara hingga belasan triliun. Ini harus terus diawasi,” demikian Reza.

(dem)

Sumber: