Dana untuk Partai, What?

 

Kedua, dengan menggelontorkan uang rakyat ke saku-saku partai, maka dipastikan akan semakin bertambah besar antipati publik terhadap partai politik yang akan melahirkan sinyal positif untuk peningkatan popularitas pemerintah. Jadi ada semacam usaha untuk mengkanalisasi ekspektasi publik hanya pada pemerintah.

 

Antipati kepada partai politik secara langsung juga  akan melahirkan antipasti, atau minimal skeptisisme, terhadap parlemen (legislative/DPR). Dengan demikian, pemerintah  diprediksi akan meraub keuntungan politik lagi. Ekspektasi publik akan mengerucut ke istana dan akan sangat baik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap  pemerintah yang belakangan sedang rontok.

 

Saya kira, ini adalah sinyal yang kurang bagus untuk demokrasi. Partai-partai akan menjadi sangat ekstraktif, menyerap kekayaan negara untuk kepentingan yang belum tentu bisa  dipertanggungjawabkan kepada publik.

 

Sebagaimana kajian menarik dari Daron Acemoglu dan James A Robinson (Why State Fail, 2012), terhalangnya kemajuan dan kemakmuran sebuah negara sangat dipengaruhi oleh eksistensi institusi politik dan institusi ekonomi  yang ekstraktif. Karena,  institusi-institusi semacam ini cendrung memanfaatkan kekuasaan dan akses-akses kepada kekuasaan yang mereka miliki untuk meraub (mengekstraksi) sebanyak-banyaknya dana publik dan memindahkannya  ke kantong-kantong pribadi, kelompok, dan kroni-kroni dilingkaran terdekat. Sehingga menghalangi terjadinya  pemerataan kemakmuran  dan pemerataan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. 

 

Dana yang seharusnya bisa dugunakan untuk memajukan kepentingan publik dan mengurangi berbagai macam ketertinggalan malah dilegalisasi untuk berpindah ke saku-saku para politisi yang berlindung dibalik seragam partai.

 

Partai  bukanlah bagian dari institusi pemerintahan dan sejatinya berada diluar akuntabilitas anggaran pemerintah terhadap publik. Sehingga, jika pemerintah membelanjakan uang rakyat untuk kebutuhan partai politik, rasanya akan sangat janggal secara politik -  administratif dan sangat tidak adil secara sosial- ekonomi. Bukankah Kemedagri melarang Pemda-Pemda membuat mata anggaran untuk dana sosial  (untuk organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan) yang secara substantif  jauh lebih realistis ketimbang dana untuk parpol, lantas mengapa kemudian Mendagri malah melupakan logika tersebut? Entahlah

 

Penulis adalah Pemerhati Ekonomi Politik

Sumber: