Jadi Lawan Perlambatan Ekonomi
ADA banyak ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan dengan jumlah anggaran yang sedemikian besar. Ekonom Didik J. Rachbini berharap APBN 2016 bisa menjadi lawan yang tangguh bagi perlambatan ekonomi yang belakangan dihadapi Indonesia.
‘’Harus bisa (jadi senjata, Red). Ada dua senjata yang harus dimainkan. Senjata pertama itu adalah APBN,’’tuturnya.
Didik berujar bahwa hal tersebut mengacu pada tujuan pembentukan APBN. Yakni antara lain untuk meningkatkan produksi, memberikan kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian. Dia menjelaskan, dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti ini, Indonesia harus menghadapi kenyataan banyaknya jumlah pengangguran hingga kemiskinan yang terus merajalela.
‘’Dalam keadaan (perlambatan ekonomi, Red) ini lebih banyak orang menganggur, lebih banyak orang menjadi miskin. Itu adalah tugas pemerintah agar sebagian dari rakyat kita terlindungi pada saat miskin. Itu adalah tugas yang tidak bisa dihindarkan,’’; tandasnya.
Di samping APBN, pemerintah harus memainkan senjata lain. Didik menyatakan, perbaikan birokrasi dapat menjadi lawan yang cukup tangguh untuk menumbuhkan peluang bisnis dan investasi bagi seluruh lapisan masyarakat. ‘’Bisnis harus tumbuh. Caranya dengan memperbaiki lingkungan usaha,’’tambahnya.
Hal itu merujuk pada survei Bank Dunia yang dirilis baru-baru ini. Dalam survei World Bank’ Ease of Doing Business 2016 itu disebutkan, Indonesia menempati posisi nomor 109 untuk kemudahan memulai usaha. Menurut Didik, meski berhasil merangkak naik sebelas peringkat dari sebelumnya di posisi 120 menjadi 109, pada praktiknya hal itu belum cukup memuaskan untuk rakyat Indonesia. ‘’Sekarang birokrasi kita paling buruk di dunia. Ranking lingkungan bisnis kita itu ranking bawah, Singapura nomor 1. Birokrasi itu problem paling rumit,’’tegasnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani S.F. Motik mengatakan, masih ada beberapa hal yang kurang selaras dengan Nawa Cita dalam APBN 2016. Misalnya anggaran untuk sektor pertanian yang berada di urutan kesepuluh di antara kementerian lain. ‘’Kalau targetnya swasembada pangan, seharusnya anggaran pertanian digenjot,’’ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: