Novanto Tetap Mengelak

                Pramono lalu mengingatkan perlunya ekstra kehati-hatian bagi siapapun yang mengatasnamakan presiden. ‘‘Tidak baik kalau kemudian simbol negara itu digunakan oleh siapapun untuk hal-hal seperti itu,’‘ ingatnya.

      Khusus menyangkut perpanjangan kontrak karya Freeport, dia menegaskan kalau presiden tidak pernah berbicara dengan siapapun di luar empat hal yang selama ini telah diajukan pemerintah. Mulai dari perbaikan royalti yang diberikan pada pemerintah pusat dan daerah, menjalankan divestasi, pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral), hingga komitmen terhadap pembangunan Papua.

                ‘‘Kalau kemudian ada yang mengatasnamakan presiden atau wapres di luar (empat hal) itu maka presiden menyampaikan dengan tegas, bahwa itu tidak benar,’‘ tandas mantan wakil ketua DPR tersebut.

      Termasuk, imbuh dia, isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan permintaan saham dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak benar. ‘‘Beliau (presiden, Red) menegaskan tidak pernah berbicara dengan siapapun, sekali lagi, beliau tidak pernah berbicara dengan siapapun,’‘ kata Pramono, kembali.

                Dia juga menggarisbawahi kalau presiden tidak membutuhkan seorang perantara untuk menjembatani komunikasi dengan Freeport. Sebab, presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. ‘‘Tidak akan pernah bertemu melalui middleman atau arrangement, siapapun. Karena, presiden bisa ketemu langsung,’‘ tuturnya. 

                Menyikapi perkembangan terkini, termasuk langkah kedepan yang akan dilakukan atas dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden, Pramono menyatakan kalau sepenuhnya menyerahkan pada proses yang kini sudah berjalan. Yaitu, proses di MKD (mahkamah kehormatan dewan).

Wapres JK Siap Lapor Polisi

                Bola panas isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam kasus Freeport bergulir kian liar. Ketua DPR Setya Novanto yang namanya disebut-sebut sebagai oknum pencatut, kini tak hanya harus menghadapi proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun bisa juga terseret ke ranah hukum.

                Wakil Presiden JK mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kasus pencatutan nama presiden dan wapres. Jika ditengarai mengandung unsur kriminal, maka akan langsung dilaporkan ke polisi. \"Pasti (dilaporkan). Kalau kriminal tapi tidak dipolisikan, yang tidak melapor itu yang salah,\" ujarnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma menjelang keberangkatan menuju Manila, Filipina, untuk menghadiri acara APEC, kemarin (17/11).

                Saat ini, kata JK, pemerintah masih menunggu bergulirnya proses di MKD DPR untuk melihat reaksi parlemen. Bagaimana jika nanti hasil di MKD kurang greget atau hanya sekedar memberikan teguran kepada Setnov yang notabene adalah pimpinan DPR? \"Kita lihat saja dulu perkembangannya,\" kataya.

                JK mengakui, dalam pertemuan dengan Setnov di Kantor Wakil Presiden Senin lalu, dia sempat menegur politikus yang punya banyak bisnis di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu lantaran berkembangnya isu pencatutan nama presiden dan wapres. \"Ya tentu (saya tegur), tapi dia mengatakan tidak terlibat,\" ucapnya.

                JK juga menyebut jika Presiden Jokowi marah karena namanya dicatut dan disebut meminta saham Freeport. \"Pasti lah, siapa tidak marah kalau namanya dijual-jual,\" imbuhnya.

                Dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan, pihak yang diduga Setnov mengatakan kepada seseorang yang disebut sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin jika presiden melalui Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat kepala staf presiden, disebut menginginkan 11 persen saham Freeport, sedangkan wapres akan diberi jatah 9 persen saham.

                Terkait disebut-sebutnya nama Luhut yang kini sudah berganti kursi menjadi Menkopolhukam dalam transkrip rekaman yang beredar itu, JK masih akan menunggu pemeriksaan komprehensif di DPR. \"Masalahnya apa karena disebut nama saja (belum tentu salah, Red), tergantung konteksnya,\" ujarnya.

                Selain Luhut, dalam transkrip tersebut juga ada nama seorang pengusaha berinisal R yang ikut dalam pembicaraan. Terkait hal itu, JK enggan berkomentar. Saat ditanya apakah dirinya kenal dengan pengusaha R tersebut, JK malah tertawa. \"Ah, kalian (wartawan) pura-pura tidak tahu saja,\" katanya.

Sumber: