Jambi Hadapi MEA, Malaikatpun Menangis

Dalam menghadapi MEA ini sendiri, penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Irman mengatakan, ada 4 hal yang harus dipersiapkan menghadapi MEA. Yaitu, SDM pelaku usaha. Sistem yang canggih untuk menghasilkan kualitas yang kompetitif dan efisien. Sarana dan prasarana dan yang terakhir modal usaha. Terkait modal usaha, Irman mengatakan, Menko Perekonomian sudah meminta bank untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Pemprov juga baru akan membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi produk-produk unggulan khas Jambi. Sedangkan MEA akan diberlakukan 1 Januari.

Yang menjadi pertanyaan sejauh mana persiapan pelaku usaha, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan peluang lainnya. Jambi hanya mengandalkan UMKM. Namun, masih banyak UMKM yang tidak memiliki HAKI. Muhammad Rawi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai pelatihan untuk UMKM yang ada di Jambi. Mulai dari kemasan, kualitas barang, hingga legalitas merek. Di Provinsi Jambi, hanya 32 UMKM yang memiliki HAKI dari Kemenkumham dari 94 yang mnegajukan. Artinya, belum ada separuh dari UMKM yang disetujui oleh Kemenkumham.

“Permasalahannya karena prosesnya memang lama. Persyaratannya banyak, mulai dari merek hingga sertifikat halal dari MUI ,”  ungkapnya kepada Jambi Ekspres. Dari 32  UMKM itu, masih didominasi oleh pelaku usaha dalam bidang kuliner yang kemudian diikuti oleh pengusaha tekstil dan obat kesehatan. Dirinya menargetkan agar mampu mendorong sebanyak-banyaknya UMKM yang dapat memiliki HAKI dari Kemenkumham. Pihaknya juga mendorong pelaku UMKM lewat program LPDB yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM.

“Syarat untuk bantuan ini UMKM-nya harus sehat, produknya layak dikonsumsi, setiap produk yang dijual harus menerangkan kadar dan komposisi bahan yang digunakan,” jelasnya. (fth/yni/uci)

Sumber: