Pilgub Jambi 2015: Pertarungan Adu Gengsi

                Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang direncanakan serentak di 269 daerah otonom di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang, merupakan ajang kompetisi politik lokal yang menarik untuk dicermati. Secara teoritik, pemilukada tidak sekedar pesta demokrasi, tapi juga pentas kontestasi di antara pemimpin-pemimpin lokal yang di dalamnya sarat dengan ambisi dan gengsi. Tampilnya 2 pasang calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jambi yang akan berkompetisi: Hasan Basri Agus-Edi Purwanto (HBA-EP) dan Zumi Zola-Fachrori Umar (ZZ-FU), adalah pemicu utama menariknya pemilihan gubernur (pilgub) Jambi 2015. Terdapat 5 (lima) alasan yang melatarbelakangi penulis untuk mengatakan Pilgub Jambi tersebut menarik untuk dicermati:

                Pertama, adu gengsi tua versus muda. Dari sisi usia, HBA saat ini berusia 62 tahun. Di usia yang tergolong tua ini, HBA dikenal publik sebagai tokoh politik yang sarat dengan pengalaman birokrasi. Berbekal sederet jabatan struktural yang pernah diemban, termasuk lama menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, membuat figur ini dikenal sebagai birokrat kawakan yang disegani. Pengalaman sebagai Bupati Sarolangun (2006-2010) dan Gubernur Jambi (2010-2015), menjadikan sosok ini juga identik dengan stigma sebagai birokrat-politisi lokal yang tangguh.

Di sisi lain, ZZ saat ini berusia 35 tahun. Pada usia yang terkategori ‘pemuda’ ini, ZZ dikenal publik sebagai selebriti yang beruntung bisa menjadi politisi. Pengalamannya memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 4 tahun (2011-2015), menjadikan sosok ini dikenal sebagai selebriti-politisi muda Provinsi Jambi. Fakta inilah yang membuat Pilgub Jambi mendatang layak disebut sebagai pertarungan adu gengsi tua versus muda.

                Kedua, adu gengsi Jambi wilayah Barat versus Jambi wilayah Timur. Sebagai orang yang lahir dan berasal dari Kabupaten Sarolangun, bahkan sempat memimpin Sarolangun selama 4 tahun, secara geopolitik HBA adalah representasi Jambi wilayah Barat. Meskipun secara administrasi Provinsi Jambi tidak dibagi ke dalam 2 wilayah (barat dan timur), namun secara geografis, 6 daerah (Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh) memang terletak di wilayah barat Provinsi Jambi.

Di lain sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa secara geopolitik ZZ merupakan representasi Jambi wilayah Timur. Meskipun ZZ lahir di Jakarta, namun karena ia adalah anak biologis Zulkifli Nurdin (mantan Gubernur Jambi Periode 1999-2004 dan 2005-2010) yang lahir dan berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka tidak dapat dielakkan bahwa ZZ identik dengan Jambi wilayah Timur, yang secara geografis terdiri dari 5 daerah (Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Fakta geopolitik ini adalah alasan utama yang membuat Pilgub Jambi 2015 pantas disebut sebagai pertarungan adu gengsi Jambi wilayah Barat versus Jambi wilayah Timur.

                Ketiga, adu gengsi Partai Demokrat versus Partai Amanat Nasional (PAN). Harus kita sadari bahwa 2 figur cagub yang berkompetisi, sama-sama merupakan petinggi partai politik (parpol) di Provinsi Jambi. HBA adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Periode 2010-2015. Sebagai ketua partai, HBA terkategori sukses membawa Partai Demokrat memenangkan pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi, sekaligus menghantarkan 9 orang kadernya duduk di DPRD Provinsi Jambi.

Di lain pihak, ZZ baru saja terpilih sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi untuk periode 2015-2020. Walaupun PAN gagal menjadi pemenang pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi, partai ini berhasil mendudukkan 5 orang kadernya di lembaga legislatif Provinsi Jambi. Dalam konteks ini, pertarungan antara HBA versus ZZ sebenarnya tidak lain adalah juga adu gengsi antara Partai Demokrat versus PAN.

                Keempat, adu gengsi HBA versus Zulkifli Nurdin (ZN). Tidak dapat dipungkiri, bahwa pasca berakhirnya kekuasaan ZN dari tampuk kepemimpinan Gubernur Jambi pada tahun 2010 yang lalu, hubungan antara ZN dengan HBA cenderung tidak harmonis. Pemicu dari hubungan yang tidak kondusif itu, oleh publik diantaranya dilatarbelakangi oleh terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang posisi Pulau Berhala yang secara yuridis formal masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Bagi ZN, lepasnya Pulau Berhala ke tangan Provinsi Kepri dianggap sebagai kegagalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di bawah pimpinan HBA. Sementara bagi HBA, lepasnya Pulau Berhala justru dimaknai sebagai kegagalan Pemprov Jambi di bawah pimpinan ZN yang terlanjur mengeluarkan kebijakan untuk membeli 2 hektar tanah di Pulau Berhala yang sertifikatnya diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Kepri. Terlepas dari sengketa Pulau Berhala tersebut, Pilgub Jambi 2015 sulit untuk dilepaskan dari pertarungan 2 tokoh politik lokal yang sesungguhnya di Provinsi Jambi, yaitu antara HBA dengan ZN. Itu artinya, pemilukada di provinsi ini sesungguhnya ialah adu gengsi antara HBA versus ZN.

                Kelima, adu gengsi “lanjutkan” versus “perubahan”. Dalam konteks Pilgub Jambi 2015, posisi HBA jelas merupakan “petahana” atau pihak yang tengah berkuasa dan sedang berusaha untuk berkuasa kembali menjadi Gubernur Jambi. Layaknya incumbent, HBA kembali mengusung slogan “lanjutkan” sebagai tema utama kampanye. Modal utama HBA dalam hal ini ialah berusaha untuk mewujudkan Jambi EMAS (Ekonomi Maju Aman dan Sejahtera) Jilid II sebagaimana ia mengusung visi yang sama pada periode sebelumnya.

Di sisi lain, untuk konteks Pilgub Jambi 2015, ZZ bukanlah petahana. Ia adalah petarung yang mau tidak mau harus siap dengan slogan “perubahan”. Dengan mengusung slogan “perubahan”, ZZ berada dalam posisi anti terhadap slogan “lanjutkan”. Meskipun hal ini hanyalah dalam tataran konseptual-teoritik semata, namun harus diakui bahwa Pilgub Jambi 2015 juga dimeriahkan oleh adu gengsi slogan “lanjutkan” versus “perubahan”.

                Berdasarkan 5 alasan yang dikemukakan di atas, Pilgub Jambi 2015 dipastikan akan berlangsung seru dan kompetitif. Oleh sebab itu, semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada (KPU Provinsi Jambi dan Bawaslu Provinsi Jambi beserta jajaran di bawahnya) wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional. Institusi pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi) beserta Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) juga mutlak bersikap netral dan menjaga independensinya terhadap cagub-cawagub yang berkontestasi pada pilgub tersebut. Di lain pihak, diperlukan pengawalan yang ketat dari seluruh komponen masyarakat (LSM, media massa, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain), agar pilgub berlangsung secara fair dan demokratis, sembari tetap menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). 

Namun terlepas dari itu semua, Pilgub Jambi 2015 maupun pemilukada di daerah-daerah lain di negeri ini, idealnya harus mampu menjawab persoalan terbesar pemilukada, yaitu pemilukada belum berhasil melahirkan dan memunculkan Kepala Daerah yang berkualitas dan efektif. Pemilukada di Indonesia sampai dengan saat ini, selalu saja diwarnai oleh praktek-praktek yang kontra-produktif dengan demokrasi, seperti: money politics/vote buying, tingginya ongkos politik, konflik, sengketa, kerusuhan, politisasi birokrasi, politik dinasti, incumbent yang memanfaatkan APBD, dan lain-lain. Pasca pemilukada pun, beberapa persoalan baru sudah lazim menanti, mulai dari: korupsi dalam rangka mengembalikan modal pemilukada, pecah kongsi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, politik balas jasa terhadap Tim Sukses/Tim Pemenangan, birokrasi yang terkotak-kotak, dan sederet persoalan lainnya.

Pilgub Jambi 2015 seyogyanya dijadikan momentum bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk menghasilkan pemimpin Jambi yang berkualitas. Penekanan pada kata “berkualitas” dimaknai sebagai ikhtiar untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jambi yang sejahtera. Itu artinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 5 tahun ke depan ialah orang yang wajib memfasilitasi tersedianya pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang murah/terjangkau bagi warga. Ia juga mutlak menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran, guna mengatasi persoalan kemiskinan yang menghantui setiap proses pembangunan.

Sumber: