Infrastruktur Belum Katrol Pertumbuhan

JAKARTA - Tahun depan perekonomian diproyeksi masih tumbuh moderat. Gencarnya pembangunan infrastruktur dinilai belum berdampak signifikan pada pertumbuhan. Karena itu, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) memprediksi ekonomi Indonesia 2018 bakal tumbuh 5,2 persen. Angka tersebut di bawah target dalam APBN 2018 yang dipatok 5,4 persen.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengatakan, ada beberapa indikator yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak bisa lebih tinggi lagi. Antara lain pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat belum bisa memberikan dampak ekonomi. \'\'Karena itu LIPI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 sebesar 5,2 persen,\'\' katanya saat memaparkan Outlook Ekonomi 2018 di kantor LIPI, Jakarta, kemarin (14/12).

Hasil perhitungan LIPI menyebutkan, dalam kurun 2014-2017 anggaran infrastruktur tumbuh 33,3 persen. Tetapi produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 7,3 persen. Faktor lain yang belum mampu mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan adalah tingkat konsumsi. Menurut pria yang akrab disapa Max itu, konsumsi pakaian dan alas kaki menunjukkan tren penurunan paling tinggi dalam sepuluh tahun terakhir. ’’Masyarakat mulai tidak mementingkan busana. Lebih suka kasual,’’ jelasnya.

Menurut dia, ada sejumlah pemicu menurunnya tingkat konsumsi di masayrakat. Di antaranya pola saving yang mengalami perubahan. Max mengatakan, saat ini masyarakat lebih cenderung mengalokasikan uangnya untuk pendidikan anak-anak, ketimbang untuk fashion.

Dia berharap program bantuan sosial (bansos) melalui kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia pintar, maupun kartu Indonesia sehat, bisa tepat sasaran. Sehingga bisa mendongkrak daya konsumsi di 40 persen lapisan masyarakat paling rendah.

Peneliti LIPI Syarif Hidayat menuturkan, birokrasi yang bersih juga menjadi potensi pendongkrak ekonomi Indonesia tahun depan. Sayangnya masih banyak indikasi bahwa kualitas governance di Indonesia masih rendah. ’’Secara umum kinerja governance kita masih buruk,’’ jelasnya.

Publik bisa menilai positif besarnya dana infrastruktur yang disiapkan pemerintah. Tahun depan, misalnya, dana infrastruktur mencapai Rp 410,7 triliun. Namun Syarif merujuk pernyataan KPK, anggaran infrastruktur adalah satu dari sembilan pos anggaran yang rawan dikorupsi. ’’Pembangunan infrastruktur di luar Jawa bisa terkait Pemilu 2019. Untuk potensi mendapatkan suara,’’ jelasnya.

Untuk itu, Syarif berharap pembangunan infrastruktur harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan yang baik. LIPI mencontohkan geliat pembangunan di Purwakarta ternyata baru muncul setelah tiga tahun beroperasinya tol Cipali.

(wan/oki)

Sumber: