Jokowi Bolehkan Airlangga Rangkap Jabatan, Idrus Marham Jadi Mensos

Sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih di kisaran 20 persen. Gejala deindustrialisasi tersebut perlu penanganan khusus. \"Saya khawatir kinerja sektor industri pengolahan akan terus mengalami penurunan, padahal situasi global justru tengah membaik,\" ujar Bhima.

Dengan kinerja sektor industri yang kurang baik di sisa tahun pemerintahan Jokowi, lanjut Bhima, pemerintah sebetulnya perlu menteri yang fokusnya tidak akan terbelah oleh isu politik. Langkah reshuffle kali ini pun dinilainya hanya sebagai konsolidasi politik jelang pemilu, sementara substansi masalah ekonomi tidak menjadi prioritas utama. \"Soal impor beras, amburadulnya kebijakan industri, daya beli yang lesu nampaknya dianaktirikan,\" tutupnya.

Sementara itu, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting Sirojudin Abbas menuturkan reshuffle kabinet Kerja Presiden Jokowi itu terlihat mengakomodasi tokoh-tokoh militer. Seperti mantan Panglima TNI Jenderal (pur) Moeldoko menjadi kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan Agum Gumelar yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres). Sangat mungkin Jokowi ingin menjaga hubungan baik dengan militer dan untuk mengantisipasi keamanan.

”Jokowi, kelihatanya, ingin memperkuat barisan militer di lingkungan terdekatnya. Karena kalau kita lihat Wantimpres yang dulunya dari wakil NU di Hasyim Muzadi sekarang Agum Gumelar,” ujar dia Sirojudin, kemarin (17/1). Apalagi saat ini Agum juga menjadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri).

Tapi, di lain sisi, keputusan Jokowi tersebut terkesan tidak aspiratif dengan tokoh-tokoh NU. Khofifah yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU digantikan oleh elit Partai Golkar Idrus Marham. ”Jelas-jelas dia (Idrus) itu elit di tim lawan Jokowi pada 2014. Dia (Idrus) tim inti koalisi merah putih. Jadi secara politik, hemat saya Jokowi kurang sensitif terhadap warga NU,” ungkap dia. Padahal selama ini NU melalui kadernya di Ansor atau PKB sangat membantu pemerintah. Misalnya meredam pergerakan Khilafah Islamiyah dan orang-orang yang ingin mengembalikan piagam Jakarta.

Sirojudin tidak melihat keberadaan para militer tersebut untuk membendung Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang masuk bursa calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia terlalu jauh bila mengaitkan dengan Jenderal Gatot. Dia lebih melihat tokoh militer yang masuk kabinet itu untuk memperkuat aspek ketahanan nasional dan keamanan agar lebih terjaga.

”Sekaligus tokoh-tokoh itu memiliki akses dan jaringan ke purnawirawan dan militer aktif. Itu bisa memperkuat posisi pemerintah dan keamanan,” ujar dia.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam reshuffle kabinet jilid IV kemarin adalah dipertahankannya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Sejak dia menjadi Ketum Partai Golkar, muncul suara-suara yang menuntut dia untuk dicopot sebagai menteri. Sebab, Jokowi sejak awal berkomitmen agar para bawahannya tidak rangkap jabatan.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi beralasan periode pemerintahannya sudah hampir selesai. ’’Kita tahu ya, Pak Airlangga ini kan jadi menteri tinggal satu tahun saja, praktis ini kan kalo ditaruh orang baru ini belajar paling tidak enam bulan,’’ ujar Jokowi. Bila menteri baru lambat belajar, adaptasinya malah lebih lama.

Lagipula, Airlangga dinilai memahami konsep makro industri. Saat ini, dia juga menyiapkan strategi hilirisasi industri. Karena itu, dengan waktu yang tersisa, sudah tidak mungkin lagi untuk belajar. ’’Ini kementerian yang tidak mudah,’’ lanjutnya. itu sekaligus menepis anggapan miring soal komitmen rangkap jabatan.

Disinggung mengenai keistimewaan Golkar sehingga mendapat dua kursi, Wapres Jusuf Kalla yang mendampingi Presiden hanya tersenyum. ’’Dua kursi betul, tapi dibanding dengan kursi di parlemen jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain,’’ ujarnya.

Tidak digantinya Airlangga dari jabatan menteri perindustrian mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Lukman Edy, anggota DPR dari Fraksi PKB mengatakan, pada awal pembentukan kabinet ada komitmen atau kesepakatan bahwa ketua umum partai tidak boleh rangkap jabatan sebagai menteri. “Memang tidak ada kewajiban atau keharusan, tapi di awal kabinet kan seperti itu,” terang dia saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan kemarin (17/1).

Jika sekarang ketua umum partai boleh menjadi menteri, maka ada perubahan visi dan komitmen presiden. Tentu akan banyak pihak yang mempertanyakan komitmen orang nomor satu di pemerintahan itu. Namun, kalau kembali ke Undang-Undang Kementerian Negeri, tidak ada larangan rangkap jabatan.

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, komitmen Presiden Jokowi sedang diuji. Apakah mantan gubernur DKI Jakarta itu konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Sebelumnya, pejabat asal Solo itu dengan jelas melarang rangkap jabatan ketua umum partai menjadi menteri. “Itu kan komitmen presiden sendiri,” ucap dia kepada Jawa Pos.

Jika sekarang Jokowi membolehkan ketua umum partai menjadi menteri, maka dia tidak konsisten dengan apa yang digembor-gemborkan selama ini. Dampaknya, lanjut dia, akan muncul kecemburan dari partai politik (Parpol) lain. Timbul pertanyaan, kenapa ketua umum partai lainnya tidak boleh rangkap jabatan, sedangkan ketua umum Partai Golkar boleh rangkap jabatan.

Sumber: