PDIP Siap Bahas Syarat Koalisi, Soal Tawaran Yang Diajukan Partai Demokrat

JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor pada 10 – 11 Maret lalu tidak memutuskan calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres). Partai berlambang bintang itu hanya mengajukan syarat dalam berkoalisi. PDI Perjuangan pun siap membahas syarat yang ditawarkan.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar pada 23 – 25 Februari lalu, partainya memutuskan membuka diri untuk menjalin koalisi dengan partai lain. Terkait dengan tiga syarat yang diajukan Partai Demokrat, politikus asal NTT itu mengatakan bahwa syarat tersebut bisa dibicarakan antara kedua partai.

Dalam rapimnas, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan tiga syarat dalam berkoalisi. Baik dengan PDIP maupun dengan partai lainnya. Yaitu, adanya kerangka kebersamaan, Partai Demokrat juga harus terlibat dalam penyusunan visi Indonesia 2019 – 2024, dan koalisi harus dilandasi saling percaya.

Menurut Andreas, pengajuan syarat merupakan suatu hal yang baik. Namun, lanjutnya, jika sifatnya politis, maka dalam membangun koalisi membutuhkan waktu cukup panjang untuk proses negoisasi. Anggota DPR RI itu menerangkan, yang paling terpenting dalam koalisi adalah adanya niat baik membangun pemerintahan. “Sehingga Presiden Joko Widodo bisa membentuk pemerintahan yang solid,” terangnya.

Bagaimana dengan sosok Komandan Komando Satgas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang digadang-gadang menjadi cawapres? Andreas mengatakan, saat ini banyak nama yang ingin menjadi cawapres Jokowi. “Tapi cawapres kan hanya satu yang akan mendampingi,” tutur dia.

Tentu, lanjut dia, Jokowi dan para pendukungnya mempunyai kriteria dan pertimbangan dalam menentukan cawapres. Pada waktu yang tepat, calon kandidat pendamping Jokowi akan diumumkan. Dia tidak tahu siapa sosok yang akan dipilih.

Jubir Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pihaknya sekarang fokus menyiapkan AHY untuk menjadi pemimpin masa depan. Partainya belum menetapkan apakah putra pertama Presiden ke-6 itu akan diusung sebagai capres atau cawapres.

Dalam mengusung calon, pihaknya harus berkoalisi dengan partai lain. Dibutuhkan 20 persen suara untuk mengusung calon sendiri. “Kami kan hanya punya suara 10 persen,” ucapnya.

Tentu, ucapnya, dalam berkoalisi, partainya ingin mengusulkan AHY sebagai capres atau cawapres.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai masa depan koalisi partai-partai yang belum resmi mengusung capres maupun cawapres untuk 2019 masih cair. Perkembangan yang terjadi saat ini, mulai dari pertemuan PAN, PKB dengan Demokrat dengan dinamika di Rapimnas Partai Demokrat belum bisa menjadi jaminan terciptanya koalisi.

”Kami juga punya hak kan bertemu. Partai lain juga punya. Nah itulah makanya perlu pertemuan-pertemuan paling tidak informal dulu. Masih menjajaki,” kata Zulkifli di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (12/3).

Zulkifli menghargai pernyataan Partai Demokrat yang disampaikan AHY maupun SBY dalam Rapimnas. Meski begitu, bisa jadi masih ada peluang komunikasi dari partai lain yang membuka peluang adanya koalisi lain. ”Kalau PAN juga bertemu Gerindra, juga bertemu PDIP. Semua masih terbuka,” ujarnya.

Dengan syarat ambang batas minimal 20 persen kursi DPR, Zulkifli menilai kemungkinan poros koalisi di pilpres hanya akan terbentuk untuk dua pasang calon. Zulkifli tidak melihat ada peluang besar, bahwa PAN maupun partai lain akan mampu menggagas koalisi untuk poros ketiga. ”Kalau poros ketiga itu butuh keajaiban untuk bisa terjadi,” ujarnya.

(lum/bay)

Sumber: