Zola Sebut PDIP Sering Tentang Kebijakan Gubernur

GUBERNUR Jambi Zumi Zola yang menjadi saksi dalam persidangan kasus suap uang ketok palu APBD Provinsi Jambi 2018 di PN Tipikor Jambi kemarin (14/3) mengaku sering mendapat tekanan dari DPRD.

Pengakuan ini disampaikan mantan bupati Tanjab Timur itu di hadapan majelis hakim.

‘’Setiap tahun dewan meminta tunjangan dinaikkan. Seperti tunjangan perumahan dan lain-lain. Kita ditekan terus,’‘ bebernya.

Tekanan dari DPRD ini justru berbanding terbalik dengan APBD Provinsi Jambi yang jumlahnya tetap dan tidak bertambah. Sementara bebannya bertambah dengan masuknya SMA/SMK di bawah wewenang Pemprov.

‘’Maka dari itu, untuk perjalanan dinas OPD banyak kami pangkas, sementara perjalanan dinas dewan tidak pernah diganggu,’’ ujarnya.

Selain itu, jaksa KPK juga sempat memutar rekaman percakapan antara Erwan Malik dan Zumi Zola pada 24 November 2017 lalu.

Dalam rekaman tersebut, Zola tampaknya meragukan rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 bisa kuorum.

‘‘Alasannya waktu itu hari Jumat, saya tidak yakin dengan kamampuan Erwan Malik untuk bisa menghadirkan para anggota dewan di sidang Paripurna itu,’‘ katanya.

Menurutnya, fraksi yang paling diragukannya akan menolak RAPD Provinsi Jambi 2018 ini adalah fraksi PDI Perjuangan.

‘‘Karena saya tahu, PDIP selalu memberikan kritik dan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah,’‘ ungkapnya menjawab pertanyaan JPU KPK.

‘‘Makanya saya perintahkan Erwan melobi. Tapi tidak dengan uang. Karena sebelumnya kita telah sepakat tidak akan penuhi permintaan dewan itu,’‘ pungkasnya.

Namun sayangnya, sejauh ini belum ada anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi Jambi yang berhasil dihubungi terkait hal ini. Ketua DPD PDIP Edi Purwanto maupun Sekretaris DPD Chumaidi Zaidi juga tidak menjawab telepon koran ini.

(pds/wan)

Sumber: