Potensi Kendala Teknis UNBK Meningkat, Ujian Berbasis Komputer Meredam Isu Kecurangan

Kalaupun tidak ada alokasi anggaran dari APBN maupun APBD, Heru berharap Kemendikbud membuat kebijakan baru terkait penggunaan dana BOS. Misalnya sekian persen dana BOS boleh digunakan untuk membeli perangkat komputer. ’’Hasrat pemerintah menyiapkan generasi memasuki era revolusi industry 4.0 harus diikuti dengan ketersediaan sarana-prasarana berbasis TIK,’’ pungkasnya.

Terkait temuan FGSI mengenai beberapa sekolah yang masih harus meminjam komputer ke siswa atau sekolah lain, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Mochammad Abduh mengatakan jika kesiapan UNBK tidak hanya diukur dari tersedianya komputer. Melihat kekurangan ini Kemendikbud sudah mempersiapkan skenario. ”Menggunakan mekanisme resource sharing. SMA yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan komputer sendiri maka mereka akan menggunakan mandiri,” tutunya. Sementara untuk yang belum terpenuhi, bisa menumpang ke SMP, SMA atau SMK di sekitarnya.

Hingga kemarin pagi, Abduh mendapatkan laporan jika sinkronisasi antar server pusat dengan loka hampir selesai. Targetnya kemarin sore sudah mencapai 100 persen. ”Sampai saat ini belum ada info dari help desk UNBK di daerah tentang permasalahan yang terjadi di lapangan. Baik di tingkat daerah hingga kelas,” ucapnya.

Dia pun optimis jika tidak ada hambatan. Pusat pun menurut Abduh akan meremote server di daerah. ”Server lokal yang sampai saat ini belum sinkron nanti akan dikontak dan dihubungi oleh teknisinya,” ungkap Abduh.

Daerah  terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)  disebud Abduh sebagai daerah yang masih banyak pekerjaan rumah untuk UNBK. Menurutnya masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana komputer yang dibutuhkan.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui jika masih diperlukan penambahan komputer. ”Setiap tahun terus ditambah,” katanya saat dihubungi Jawa Pos. Bahkan Muhadjir menilai dengan berbagi komputer  merupakan wujud gotong rongyang.

Muhadjir juga mengomentari mengenai kapan Indonesia secara 100 persen bisa menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Menurutnya UNBK bukan hanya tugas Kemendikbud saja. Tahun ini sudah sekitar 40.000 unit komputer yang didistribusikan ke sekolah. ”Saya belum mendapat laporan berapa unit yang sudah didistribusikan,” katanya.

Dia melihat hal positif dari penyelenggaraan UNBK. Menurutnya pemda dan sekolah sudah malu kalau belum melaksanakan UNBK. Untuk itu  hal ini menurutnya baik lantaran pemda dan sekolah berusaha untuk memperbaiki sarana agar bisa UNBK.

Muhadjir menambahkan jika sebenarnya UNBK bukanlah Kemendikbud yang menentukan. Namun dibutuhkan instansi lain seperti PLN  dan penyedia jaringan internet untuk menyukseskan UNBK. ”Komitmen pemda dan orang tua yang diperlukan,” beber Muhadjir. (wan/lyn)

Sumber: