JAMBI - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota masih dibawah 50 persen. Kecuali Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci yang sudah mencapai 50 persen. Kondisi seperti ini terus terjadi setiap tahun. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu menumpuk pekerjaan di akhir tahun.

 Serapan APBD Provinsi Jambi misalnya, dari pagu Rp 4,5 T, baru terealisasi 35,59 persen. Hal ini disebabkan banyaknya OPD yang belum melaksanakan serapan dengan baik. Berdasar data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, serapan anggaran yang masih 35,59 persen itu didominasi oleh belanja operasi. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Total serapannya sebesar Rp 1,551 triliun.

Kemudian untuk belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya baru mencapai Rp 838,8 miliar.

Kota Jambi, pada Semester 1, serapan sudah mencapai 50 hingga 60 persen dari pagu Rp 1,6 T. Anggaran yang sudah terpakai Rp 850 M. Kemudian

Kabupaten Sarolangun, dari Rp 1,1 T, terealisasi 20,34 persen. Tanjungjabung Barat, dari Rp 1,2 T, baru terealisasi 35 persen. (selengkapnya lihat grafis).

Sekda Provinsi Jambi, M Dianto, mengakui serapan anggaran Pemprov Jambi masih kecil.  Ada ketertinggalan yang cukup besar. “Sudah kami ingatkan kepada seluruh OPD agar memberitahu PPTK  jika melihat kegiatan yang belum dilaksanakan harus segera dilaksanakan,” sebutnya. 

Dianto menyebut sudah menegaskan kepada seluruh OPD, jika terdapat hambatan pada proyek yang besar agar disampaikan permasalahnya agar tidak berlarut-larut supaya anggaran ini bisa terserap lebih besar dan tidak ada kendala. 

\"Jika proyek  yang besar-besar itu ada hambatan tolong disampaikan masalahnya apa dan kita cari solusi pemecahan,\" tegasnya. 

Dianto melihat belum maksimalnya serapan anggaran dikarenakan  fisik belum mencapai tahap termen. Namun berdasarkan data dari ULP 90 persen kegiatan sudah dilakukan proses lelang.

“Untuk proyek terbesar yang ada di dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PUPR sudah dalam proses pengerjaan, tinggal proses mengajukan  termen dan  pada  dinas kesehatan ,dinas pendidikan diperkirakan bulan 10 sudah selesai sehingga serapan anggaran akan besar,\" jelasnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pemerintahan Sukamto Satoto mengatakan, masalah ini hampir setiap tahun terjadi.  “Banyak kemungkinannya, OPD tidak laksanakan pekerjaan, anggaran tidak dilaksanakan, kemungkinan kesulitan mencairkan, karena penggunaan anggaran tidak semudah dahulu,” sampainya.

Sukamto menjelaskan, persoalan ini bukanlah dilatar belakangi problem hukum, tapi, lebih ke problem implementasi di lapangan. “Sudah dianggarkan, terhambat lelang, pencairan masih terhambat, kadang bisa dicairkan pekerjaan sudah selesai, kalau tidak dicairkan pekerjaan tidak selesai ,” sampainya.

Ini juga nantinya berkenaan dengan sistem pekerjaan agar tidak terhambat dan yang terpenting tidak salahi peraturan.

Dia pun menyebut ini sebagai problem klasik. Sudah menjadi kebiasan OPD bekerja di ujung tahun, terutama, pembangunan fisik.  Masih kata Sukamto, yang paling ditakutkan adalah proses pencairan yang cepat, tapi, banyak persoalan.

Sumber: