Butuh Ribuan PNS dan PPPK

Menurutnya, untuk OPD yang belum menyerahkan pengajuan kebutuhan CPNS, belum diketahui alasannya. Apakah memang sudah tidak membutuhkan tambahan PNS, atau ada alasan lain. Selama sebulan belakangan, menurut Dianto pihaknya telah menghimbau agar OPD segera mengajukan.        ‘‘Kita masih menunggu sampai hari ini atau besok, kalau masih ada yang akan mengajukan kebutuhan CPNS. Menjelang Kabid di BKD berangkat ke Kemenpan RB untuk menyerahkan pengajuan itu. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk ke Kemenpan RB, baru para OPD yang tidak mengajukan sibuk,’‘ katanya.

Selanjutnya kata dia pengajuan ASN ini dimasukkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Karena tentu pemerintah pusat juga mempertimbangkan ketersediaan APBN untuk membayar gaji. Pemerintah Daerah, juga mempertimbangkan ketersediaan APBD untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).’‘Biasanya di Menpan itu yang alot. Apalagi jumlah guru sudah banyak berkurang. Tapi Kemenpan RB maunya PNS itu zero growth. Artinya tidak ada pertumbuhan jumlah PNS. Berapa yang pensiun dalam satu tahun, segitulah formasi yang diterima kalau berkaca pad atahun lalu,’‘ katanya.

Disinggung terkait apa tidak masalah pihaknya mengirimkan usulan CPNS diluar waktu yang ditentukan (30 Juni) dia menyebut tidak apa- apa. ‘‘Ya sepanjang data itu masih bisa , ini BKD saja belum berangkat ke Jakarta,’‘ tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Tanjab Timur, Hadi Firdaus melalui  Kabid Promosi dan Mutasi, Angga, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, pihaknya juga sudah mengusulkan formasi,  diantaranya formasi bagi Tenaga Guru dan Medis.

‘‘Usulan yang kita ajukan 276 terdiri dari formasi guru dan tenaga kesehatan. Dimana untuk CPNS sebanyak 85 usulan dan PPPK 191 usulan,’‘ katanya.

Angga menjelaskan, terkait jadi atau tidaknya penerimaan CPNS dan PPPK tersebut tergantung pada keputusan Menpan. Termasuk untuk usulan kuota yang diajukan, apakah ada pengurangan atau tidak tergantung mereka. 

‘‘Saat ini masih tahap proses penginputan data formasi dan Anjab ABK,’‘ ujarnya.

Terkait anggaran, penerimaan CPNS sebelumnya menjadi pertimbangan bupati untuk memutuskan ikut atau tidaknya dalam penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini. Maka berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu, akhirnya diusulkan di anggaran perubahan.

‘‘Kesimpulannya, untuk anggaran penerimaan CPNS ini memang menggunakan anggaran perubahan, namun sedikit lebih didahulukan dari lainnya karena menyesuaikan jadwal Pemerintah Pusat. Akhirnya anggaran perubahannya harus didahului khusus penerimaan CPNS,’‘ jelasnya.

Diterangkan Angga, dengan adanya penerimaan PPPK di Tanjabtim, peluang honorer untuk lolos lebih besar dibandingkan CPNS, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berkaca dari peraturan yang ada saat ini, peluang honorer untuk lolos lebih besar jika mendaftar PPPK dibandingkan mengikuti seleksi CPNS. Tentunya berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

‘‘Kalau untuk peluang tergantung kemampuan dari masing-masing peserta, namun memang kalo untuk CPNS dibuka secara umum bisa, sementara untuk P3K mereka berkompetisi antar sesama mereka (honorer) yang telah mengabdi di Tanjabtim saja,’‘ jelasnya.

Untuk penerimaan PPPK sistemnya sama dengan penerimaan CPNS. Namun persyaratannya sedikit berbeda, yakni honorer yang selama ini bekerja terus menerus di Kabupaten Tanjabtim.

‘‘Itu sesuai regulasi aturan yang lama sebelum ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kita masih gunakan itu. Dengan demikian, pelamar bisa kita batasi berbeda dengan CPNS,’‘ jelasnya.

Ditambahkannya, untuk estimasi pelamar mencapai 2000-an orang. Saat ini semua persyaratan telah ditandatangani dan diserahkan ke Menpan melalui aplikasi. 

‘‘Selanjutnya tinggal berkas penginputan formasi dan anjab tadi yang akan diserahkan,’‘ sebutnya.

Sumber: