Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto JawaPos.com

Andi Arief lantas mengingatkan bahwa partai bukanlah wilayah kekuasaan pemerintah namun wilayah penting demokrasi.

Karena itu, dia berharap Kemenkumham serius melakukan verifikasi segala bentuk pendaftaran KLB, bukan sekadar formalitas.

“Demokrat berharap proses verifikasi pendaftaran hasil kongres jangan formalitas, tapi hard fact-nya harus diperiksa oleh Kemenkumham, pemeriksaan materiilnya serius, notulensi dan proses pengambilan keputusan juga harus dikaji serius,” jelasnya.

“Kalau cuma formalitas maka pengambilalihan seperti yang dilakukan Moeldoko akan terus mengulang,” kata Andi Arief lagi.

Berita sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti menyerang Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sebab, Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Deli Serdang Sumut beberapa waktu lalu.

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja. Kita objektif,” kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).

“Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta,” kata Menkumham.

(ral/int/pojoksatu)

Sumber: www.pojoksatu.id

Sumber: