Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto JawaPos.com

JAKARTA – Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut seolah-olah Presiden Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly menikmati kisruh Partai Demokrat saat ini.Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief juga menyebut Partai Demokrat tak pernah menuduh pemerintah terkait kisruh di internal partai itu.

“Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini,” kata Andi Arief saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).

Meski demikian, Andi Arief menyinggung soal dualisme dan rekayasa dualism partai. Menkum HAM Yasonna Laoly, kata Andi Arief, punya peran besar untuk menuntaskan kisruh Partai Demokrat.

“Faktanya kita menyaksikan banyak terjadi dualisme partai yang disengaja atau tidak telah disponsori oleh KemkumHAM. Menkum HAM sendiri jadi tangan kanan presiden terhadap legalitas partai,” jelasnya.

“Apalagi saat ini dihubung-hubungkan dengan posisinya sebagai kader partai tertentu. Dualisme atau rekayasa dualisme saat ini sudah melampaui batas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Andi menyebut dualisme partai bisa diselesaikan oleh Kemenkum HAM. Dia menyebut setiap proses KLB partai, baik oleh pihak internal maupun eksternal, kedaulatannya tetap ditentukan oleh Kemenkum HAM.

“Kalau kita cermati terjadi pengambilalihan kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai saat kongres menjadi kedaulatan di tangan Kemenkum HAM,” katanya.

“Bahkan menggunakan perangkat elektronik pendaftaran hasil kongres sebagai alat atau celah mengambilalih kedaulatan kongres partai-partai,” paparnya.

“Melihat beberapa kasus yang terjadi model pengambilalihan oleh pihak eksternal pun diperbolehkan karena sistem teknologinya tidak mengenal apakah yang mendaftarkan susunan pengurus yang menjadi pengurus itu pihak eksternal,” jelasnya seperti dikutip detikcom.

Meski begitu, Andi Arief menegaskan Partai Demokrat tidak akan tunduk pada kondisi tersebut.

Andi Arief menyebut seolah-olah Presiden Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly menikmati kisruh Partai Demokrat.

“Partai Demokrat tentu punya kedaulatan sendiri dan tidak akan berhenti atau tunduk pada proses penaklukan seperti saat ini,” jelasnya.

“Bagaimana mungkin Pak Moeldoko dengan jalan pragmatis bisa dianggap memiliki hak dan mengambil alih kedaulatan forum tertinggi partai beserta produk-produk politiknya,” jelasnya.

“Sama sekali kami tak pernah membayangkan. Kami menganggap Menkum HAM dan Pak Jokowi mengerti soal ini dan menikmati untuk kepentingannya. Padahal harusnya ini dicegah,” ungkapnya.

Sumber: