Ketegangan di Myanmar Berlanjut, Ratusan Ribu Guru Diskors Otoritas Militer

MYANMAR— Ketegangan di Myanmar terus berlanjut. Kabar terbaru, lebih dari 125.000 guru sekolah di Negara tersebut telah diskors oleh otoritas militer. Sebab, para guru tersebut bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk menentang kudeta militer pada Februari.

Skorsing tersebut, mulai berlaku beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru, yang diboikot oleh beberapa guru dan orang tua sebagai bagian dari kampanye yang telah melumpuhkan negara itu sejak kudeta mempersingkat satu dekade reformasi demokrasi.

“Sebanyak 125.900 guru sekolah telah diskors hingga Sabtu (22/5),” kata pejabat federasi guru, yang menolak menyebutkan namanya karena takut akan pembalasan.

Dia sudah ada dalam daftar buronan junta dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan. Untuk diketahui, berdasarkan data dua tahun lalu, Myanmar memiliki 430.000 guru sekolah.

“Ini hanya pernyataan untuk mengancam orang agar kembali bekerja. Jika mereka benar-benar memecat orang sebanyak ini, seluruh sistem akan berhenti,” kata pejabat yang juga seorang guru itu. Dia mengatakan dia telah diberitahu bahwa tuduhan yang dia hadapi akan dibatalkan jika dia kembali.

 

Reuters tidak dapat menghubungi juru bicara junta atau kementerian pendidikan untuk memberikan komentar. Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah meminta para guru dan siswa untuk kembali ke sekolah untuk memulai kembali sistem pendidikan.

Gangguan di sekolah itu bergaung bahwa di sektor kesehatan dan di seluruh pemerintahan dan bisnis swasta sejak negara Asia Tenggara itu dilanda kekacauan oleh kudeta dan penangkapan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Sekitar 19.500 staf universitas juga telah diskors. Orang tua minta anak-anak mereka tinggal di rumah

Sementara itu, pendaftaran dimulai minggu depan untuk masa sekolah yang dimulai pada Juni. Tetapi beberapa orang tua mengatakan mereka juga berencana untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

“Saya tidak akan mendaftarkan putri saya karena saya tidak ingin memberikan pendidikannya dari kediktatoran militer. Saya juga mengkhawatirkan keselamatannya,” kata Myint, 42 tahun, yang putrinya berusia 14 tahun.

Mahasiswa, yang berada di garis depan protes harian yang menewaskan ratusan orang oleh pasukan keamanan, juga mengatakan mereka berencana untuk memboikot kelas. “Saya hanya akan kembali ke sekolah jika kita mendapatkan kembali demokrasi,” kata Lwin, 18 tahun.

Sistem pendidikan Myanmar sudah menjadi salah satu yang termiskin di kawasan itu – dan menduduki peringkat 92 dari 93 negara dalam survei global tahun lalu.Bahkan di bawah kepemimpinan Suu Kyi yang telah memperjuangkan pendidikan, pengeluaran di bawah 2% dari produk domestik bruto. Itu adalah salah satu tingkat terendah di dunia, menurut angka Bank Dunia.

Pemerintah Persatuan Nasional, yang didirikan oleh penentang junta, mengatakan akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendukung guru dan siswa itu sendiri – menyerukan kepada donor asing untuk berhenti mendanai kementerian pendidikan yang dikendalikan junta.

Sumber: