Utang Rp 1.760 Triliun, Mungkin Menhan yang Mau Bayar

Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto sendiri sudah memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR RI dalam rapat tertutup. Prabowo menegaskan masih menggodok rencana pembelian alutsista tersebut.

“Ini sedang digodok. Sedang direncanakan. Kita sedang menyusun itu. Sedang membahas. Ada banyak pertanyaan. Ada juga isu-isu di luar dan sebagainya. Saya jelaskan satu per satu bahwa rencana ini masih digodok bersama Bappenas, Kemenkeu, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” tegas Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

Yang jelas, lanjut Prabowo, alutsista di Indonesia sudah tua. Karena itu, kebutuhan mendesak dan harus ada penggantian alutsista. Hal ini dinilai penting untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang sangat pesat.

PT TMI Beri Klarifikasi 

PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) menyatakan tidak memiliki kontrak dengan (Kemenhan) terkait pengadaan alat pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (alpalhankam).

“Tidak ada satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan ke PT TMI. Bahwa PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan alpalhankam oleh Kementerian Pertahanan,” tegas Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji dalam keterangan tertulisnya.

Wicaksono menegaskan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. PT TMI bertugas menganalisis dan memberi masukan terkait teknologi alutsista kepada pihak terkait. Termasuk pemerintah dan swasta.

PT TMI, lanjutnya, adalah wadah dari para ahli-ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat anak bangsa yang mempelajari dan alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.

“Peran PT TMI menganalisis dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Baik itu pemerintah, pendidikan, maupun swasta dalam hal ToT,” pungkas Wicaksono.(rh/fin)

Sumber: www.fin.co.id

Sumber: