Pilpres Digelar Februari 2024, Anies Lebih Diuntungkan Dibanding Ganjar dan Ridwan Kamil

MAKASSAR — Menandai tepat 4 tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta, kelompok yang menamakan dirinya Mileanies bakal mendeklarasikan diri secara nasional sebagai jaringan yang bakal mengantar Anies menuju gelanggang Pilpres 2024.

Tepat 16 Oktober 2021 deklarasi Mileanies bakal digelar di Makassar untuk pertama kalinya. Kemudian akan disusul gelaran deklarasi kedua di Jakarta lalu deklarasi ketiga, keempat dan kelima akan dilaksanakan di Jayapura, Ambon dan Manado.

Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies, Muhammad Ramli Rahim memastikan panggung politik bagi Anies akan siap sehari setelah Anies melepas jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta pada September 2022.

Menurut dia, terdapat banyak keuntungan bagi Anies dalam berakselerasi meningkatkan elektabilitasnya jelang Pilpres 2024.

Sesuai yang ditetapkan pemerintah dan DPR, Pilpres digelar Februari 2024 sehingga pendaftran Pilpres itu akan dilakukan sekitar Juni atau Juli 2023. Artinya, nama-nama yang sering disebut bakal nyapres masih menjabat di masa itu.

Sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mereka ini, kata Ramli, tidak punya ruang akselerasi di luar wilayah pemerintahannya. Karena mereka akan mengakhiri jabatannya di 2023.

Sementara Anies Baswedan mengakhiri jabatannya di September 2022. Artinya Anies punya ruang yang begitu luas untuk keluar dari Jakarta guna mengatur strategi, mengunjungi banyak daerah untuk menaikkan elektabilitasnya tanpa dibebani dengan jabatan publik.

“Justru jadwal Pilpres ini menguntungkan Anies. Dan peniadaan Pilkada 2023 juga sangat menuntungkan Anies untuk nyapres di 2024,” klaim Ramli kepada fajar.co.id di Makassar, Rabu (16/6/2021).

Selama ini, jelas Ramli, Anies jadi ‘tahanan kota’. Anies sebisa mungkin tidak keluar dari Jakarta. Jika ia keluar Jakarta pun itu ada urusannya sebagai Gubernur. Misalnya kemarin dia ke Ngawi, Cilacap dan Sumedang semua dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Tentu ini akan berbeda kalau dia bukan gubernur. Anies bisa kemana saja dengan difasilitasi oleh jaringannya. Indonesia kan bukan hanya Jakarta. Kami jaringan Anies akan membawa beliau menyentuh langsung masyarakat kemana Anies mau,” tegasnya.

Beda dengan Ganjar atau Ridwan Kamil, mereka harus punya alasan jelas mengapa harus keluar wilayah pemerintahannya. Tidak bisa seenaknya. Karena publik akan menyorot itu. Inilah keuntungan besar bagi Anies.

Kemudian keuntungan lainnya, kata Ramli lagi, adanya konvensi Partai Nasdem misalnya. Anies akan lebih leluasa mengikuti konvensi itu. Misalnya Nasdem mewajibkan sosialisasi di 34 provinsi. Anies tentu saja tidak punya beban, karena Anies bukan gubernur lagi. “Beda dengan calon lain yang masih punya jabatan publik. Mereka tidak seleluasa Anies,” tandasnya.

Lebih lanjut Demisioner Ketua Ikatan Guru Indonesia itu membeberkan keuntungan lain Anies yang mana kinerjanya sebagai pejabat publik akan mudah terukur.

“Karena sudah habis masa jabatannya. Mengapa terukur? Saat habis masa jabatannya di 2022, bisa dilihat apakah ia melakukan korupsi atau tidak selama menjabat. Kemudian janji kampanyenya apakah sudah terealisasi atau belum,” ucapnya.

Sumber: