JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, melontarkan kritikan keras kepada Presiden Joko Widodo terkait semua kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Melalui akun Instagram, BEM FISIP Unpad mengunggah meme Presiden Jokowi dan sejumlah kritikannya. Di unggahan itu, mulanya BEM FISIP Unpad menyatakan dukungan ke Jokowi dengan menampilkan foto Presiden Jokowi dengan tulisan: “Kami bersama Jokowi”. Namun di slide kedua, mereka menulis ‘Tapi Booong.’

“Melihat banyaknya kritik terhadap Presiden Jokowi yang dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa belakangan ini maka dengan ini kami memilih untuk berdiri bersama Presiden Jokowi,” demikian tertulis pada bagian keterangan meme tersebut.

“Dengan syarat Presiden Jokowi beserta jajarannya menuntaskan seluruh janji dan omongannya serta senantiasa berpihak kepada rakyat Indonesia!” sambungnya.

Di slide berikutnya, mereka memaparkan sejumlah kebijakan Jokowi yang dinilai absurd dan tidak sesuai dengan omongan.

“Pertama, pembungkaman kebebasan berpendapat, meskipun Presiden pernah meminta untuk dikritik. Sejumlah pengkritik pemerintah pun diserang pendengung alias buzzer di media sosial serta dikriminalisasi,” katanya.

Misalnya, penangkapan 1.084 orang dalam aksi Reformasi Dikorupsi 2020 yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, BEM UI dan BEM KM Unnes menjadi korban serangan di media sosial dan dipanggil Rektorat usai mengkritik Jokowi.

“Presiden Jokowi berulang kali mengatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik hingga berujar kalau kangen didemo. Nyatanya dalam setiap kritik yang disampaikan kepada Presiden Jokowi baik di sosial media ataupun dalam aksi demonstrasi selalu berujung serangan digital ataupun represifitas kepada pengkritiknya,” katanya.

Mereka juga menyatakan bahwa Jokowi selalu tampil di acara-acara kenegaraan mengenakan pakaian adat. Tetapi faktanya masyarakat adat kerap mengalami diskriminasi untuk mempertahankan tamah adat mereka.

Selanjutnya, Jokowi kerap berseberangan pendapat dengan bawahannya. Jokowi bilang, jajarannya bilang B.

Mereka juga mengkritik Jokowi yang kebingungan hadapi pandemi dan anti lockdown hingga kebijakan bermasalah.

Selanjutnya, mereka juha menyoroti kursi komisaris BUMN yang dibagi-bagi oleh keluarga dekat dan rekan.

“Hanya di Rezim Jokowi, dimana seorang anak dan menantu Presiden menduduki posisi Walikota di waktu bersamaan. Gibran Rakabuming Raka (Anak Jokowi) dan Bobby Nasution (Menantu Jokowi) kini menduduki jabatan sebagai Walikota Solo dan Meda,” katanya.

“Selain itu’ posisi Komisaris BUMN juga diobral kepada seluruh simpatisan, pendukung, bahkan pengkritik rezim sehingga posisi Komisaris BUMN seolah hanya balas budi ataupun upaya untuk mendiamkan pengkritik rezim. Terbaru nama seperti Abdee Slank yang menduduki posisi Komisaris Telkom,” pungkas BEM FISIP Unpad. (dal/fin).

Sumber: